Monday, March 24, 2008

INVESTASI DI PAPUA: Berkah atau Petaka?


By Eri Sutrisno

Provinsi Papua yang menempati setengah bagian Barat Pulau New Guinea, membujur dari Barat ke Timur ( Sorong-Jayapura) sepanjang 1.200 km dan sebelah Selatan dari Sorong ke Merauke sepanjang 1.700 Km serta dari Utara ke Selatan (Jayapura-Merauke) sepanjang 736 Km yang berbatasan langsung dengan negara PNG. Wilayah ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjanjikan peluang untuk berbisnis dan berkembang. Tanah luas ini dipenuhi oleh hutan, berjuta hektar lahan cocok untuk usaha pertanian demikian juga dengan lautnya dengan keanekaragaman biotanya.
Kini, setelah terpilih sebagai gubernur Papua, Barnabas Phengga Suebu SH, kembali bergerak agar investor berminat berinvestasi di Papua. Sejumlah kunjungan kerja dan pertemuan dengan calon investor ia lakukan. Dari Singapura hingga dataran Tiongkok ia berkunjung, dan berpromosi.
Menurut paparan Bas Suebu dihadapan para calon investor dari Cina di gedung Negara beberapa waktu lalu, Papua saat ini terdapat 15 juta hektar dari hutan produksi, mencapai sekitar 540 juta meter kubik produksi kayu untuk dipasarkan. Papua juga terdapat 5 juta hektar lahan untuk tanaman pangan yang tersedia atau sekitar 2.36 persen lahan yang dapat diolah. Lahan ini yang konon akan disediakan sebagai lahan perkebunan singkong dan sawait sebagai bahan dasar ethanol dan biodiesel.
Dengan area 2.000 mil Garis pantai, dan kawasan perairan sekitar 228.000 km2, juga ribuan pulau-pulau kecil, Papua merupakan salah satu tempat terkaya di dunia yang mengandung spesies karang yang terbaik. Juga area hutan mangrove terbaik pula. Beranekaragam species ikan yang dapat diperdagangkan, Udang karang, udang, dan hasil laut lainnya. Potensi sumber daya bahari ini sekitar 1,3 juta ton per tahun.
Di bidang tambang, minyak dan gas bumi, Papua ternyata masih memiliki cadangan emas dan tembaga di wilayah konsensi PT. Freeport Indonesia sebanyak 2,5 miliar ton. Dan Papua juga mempunyai cadangan Gas dan Minyak yang sangat besar tersedia di Yapen Waropen dan Mamberamo.
Selain itu keanekaragaman hayati Papua sudah dikenal di dunia. Di Papua, hidup ribuan spesies endemik, sekitar 100 spesies ditemukan pada tahun 2005. Keanekaragaman hayati ini bisa menjadi potensi wisata alam yang menarik. Selain potensi wisata lautan dan ekositem karang, pulau-pulau kecil, pantai, kawasan pegunungan, gunung tertinggi, dan puncak gunung bersalju. Juga seni ukir yang indah dan sudah dikenal di dunia seperti :Asmat, Kamoro, Dani, Sentani, dan lain sebagainya akan menjadi daya tarik tersendiri.
Hasil kerja keras Bas Suebu berpromosi tersebut, sejumlah investor dari dua negara yang mempunyai investasi terbesar di dunia yaitu Cina dan Korea telah membangun komitmen berinvestasi di Papua. Salah satunya, mereka akan membangun pabrik etanol terbesar di dunia di Papua dan akan membuka perkebunan singkong dan kelapa sawit dengan luas lahan 5000 hektar yang berlokasi di kabupaten Mimika dan Yahukimo.
Pada Sabtu 25 November lalu, Barnabas Suebu,SH bersama investornya yang didampingi Tim Ahlinya Prof, Mr. Nai Fan Shao, telah meninjau lokasi perkebunan yang akan dimulai pembangunannya tahun 2007 itu. Para investor itu juga sebelumnya telah melakukan peninjauan lokasi perkebunan di kabupaten Jayapura dan di sekitar aliran sungai Mamberamo.
Sementara itu, beberapa investor yang lain tertarik untuk menanamkan modalnya di bidang perikanan. Mereka juga telah berkunjung ke Biak. Dulu, di Biak telah dibangun pabrik pengalengan ikan. Namun, pabrik itu bangkrut konon karena buruknya manajemen.

Untuk menarik investor masuk ke Papua, Bas Suebu juga berjanji mempermudah pelayanan perijinan. Ia mengatakan akan membuat sistem pelayanan satu atap untuk memfasilitasi para investor dalam mendapatkan informasi, pemrosesan ijin,dan lain sebagainya. Ia juga akan melakukan pengurangan pajak dan atau bahkan akan membebaskan pajak (yang berkaitan dengan wilayah — KAPET). Mempermudah ijin melakukan proses usaha dan menyediakan pendidikan lokal dan pelatihan kepada buruh kasar. Dan yang paling penting bekerjasama dan mendukung komunitas adat dalam bentuk, melibatkan dalam pemilikan saham dalam bisnis.

Gubernur juga akan mendirikan Badan Pengembangan Manajemen Sumber Daya sebagai pusat data, untuk mengkoordinir pemanfaatan sumber daya alam di Papua secara berkelanjutan, baik mengkoordinir proses perencanaan yang berhubungan dengan ruang/tempat.

Daerah Prioritas untuk Investasi
1. Mamberamo dan sekitarnya;
2. Biak-Teluk Cenderawasih;
3. Mimika-Yahukimo-Pegunungan Tengah;
4. Merauke dan sekitarnya;
MAMBERAMO DAN SEKITARNYA
1. Lebih dari 6 juta hektar
2. Potensi raksasa untuk pembangkit listrik tenaga air, Banyak sekali lahan olahan bagi produksi tanaman pertanian, tanaman industri, Industri pengolahan logam: alumunium, baja, emas, tembaga
3. Dalam waktu dekat akan diproduksi ethanol yang berkelas internasional (cas sava, sago) dan bio-diesel (minyak kelapa sawit)
4. Wisata alam yang menakjubkan : ratusan dari endemic tumbuhan dan fauna yang terdapat di gunung Foja
5. Komitmen pemerintah provinsi untuk membangun infrastruktur-insfratruktur penting yang akan dimulai pada tahun 2007: jalan, pelabuhan dan jembatan.

BIAK – TELUK CENDERAWASIH
1. Jalan tembus terpanjang di Indonesia
2. Hasil laut yang melimpah: Ikan, Udang karang, teripang, dan lainnya
3. Daerah utama menjadi tujuan wisata alam: Timika (padang golf di hutan tropis, puncak gunung bersalju), Wamena (Budaya pegunungan dan lembah dan daerah dataran rendah), Teluk Cenderawasih (taman laut)
4. Potensi luar biasa untuk :
5. Fasilitas Bongkar-muat bertaraf international
6. Peluncuran Satelit
7. Kawasan eksport dan perdagangan bebas
8. Perdangan langsung bertaraf internasional
9. Komitmen pemerintah provinsi untuk bekerjasama dengan para invenstor membangun dan mengembangkan infrastruktur-insfratruktur penting yang akan dimulai pada tahun 2007: pelabuhan udara,pelabuhan laut, hotel, kawasan industri/perdagangan dan lain-lain.

MIMIKA – YAHUKIMO – PEGUNUNGAN TENGAH
1. Daerah pengembangan pertanian dataran rendah yang
2. Luas : kelapa sawit, kakao, dsb
3. Hasil pertanian pegunungan : Kopi, Buah Merah
4. Wisata Alam: Taman Nasional Lorentz (warisan dunia) – dari pantai samapi puncak gunung bersalju
5. Kadungan hasil tambangan : emas, tembaga, dan logam-logam lainnya
6. Adanya komitmen Pemerintah Provinsi untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur penting yang akan dimulai pada Tahun 2007: Dermaga sungai di Papua bagian selatan, jalan, jalan tembus (Dekai-Yahukimo).

MERAUKE DAN SEKITARNYA
1. Daerah berpotensi untuk pertanian dan tanaman agribisnis dan tanaman industri : padi, tebu, minyak kelapa sawit
2. Daerah berpotensi untuk hutan perkebunan industri
3. Industri perikanan
4. Seni patung ternama dunia: Asmat
5. Wisata Alam: Taman Nasional Wasur (ada hubungan dengan Taman Nasional Tunda in PNG, dan Taman Nasional Kakadoo di Australia).

Sepanjang tahun 2006 ada sembilan pengusaha yang melakukan investasi di Papua. Enam di Papua dan tiga di Irianjaya Barat. Mereka sudah memiliki surat persetujuan penanaman modal. Sementara investasi yang masuk ke Papua dan Irianjaya Barat sejak 2003 – 2005 sebanyak 81 investor. Dari jumlah itu, 38 perusahaan belum aktif, dan 13 perusahaan stagnan.

Calon Investor Baru
Jumlah perusahaan besar dan perusahaan multinasional yang beroperasi di Papua, tampaknya akan semakin bertambah banyak. Mengapa? Salah satu policy Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH adalah mengundang masuknya investasi secara besar-besaran ke Papua untuk menumbuhkan perekonomian di pulau paling Timur Indonesia itu. Dan hasilnya sejumlah perusahaan besar itu sudah melamar untuk berinvestasi di Papua.
Sebagian besar para investor yang akan berinvestasi itu, telah melakukan serangkaian survey dan kini tinggal menunggu turunnya penetapan lahan oleh Gubernur Provinsi Papua, ijin dari Pemeritah Pusat serta Bupati setempat. Para investor itu diantaranya, Sinar Mas, Rajawali Cooporation, Garuda Mas, PT. Velda yaitu salah satu BUMN Malaysia, dan Medco sebuah perusahaan bergerak di bidang perminyakan ini sekarang tertarik mengola kelapa sawit. Selanjutnya, akan ada investor besar Trans Pacific yang merupakan gabungan pengusaha asal Jakarta, Singapura dan Cina yang akan bergerak di bidang bio fuel (ethanol). Selain itu, ada investor kelas menengah telah menyatakan kesediaan untuk berinvestasi di bidang kelapa sawit. Mereka diantaranya, Korina Jaya, Gaharu Prima Lestari dan Awi Jaya.
Sedangkan untuk pelaksanaan actionnya, baru akan diawali pada tahun 2008 mendatang.
Investasi yang akan masuk di Papua dalam tahun ini tidak hanya pada bidang perkebunan. Salah satu Investor asal Cina telah menyatakan keinginannya untuk berinvestasi di bidang infrastruktur.
PT. Sinar Mas akan melamar untuk pembukaan kebun lahan kelapa sawit dengan areal seluas 1 juta hektar untuk menghasilkan bahan bakar non BBM bio diesel. Pembukaan kebun kelapa sawit pihak Sinar Mas direncanakan di 5 Kabupaten Papua, yakni Kabupaten Boven Digoel, Mappi, Merauke, Sarmi dan Kabupaten Jayapura. Lahan kelapa sawit di areal seluas 1 juta hektar ini, akan menghasilkan produksi sedikitnya 130 ribu barel per hari. Direncanakan akan ada investor asing asal Cina yang akan memproduksi pabrik Etanol di Papua. Pembangunan pabrik etanol ini, melalui pembukaan kebun singkong di dataran Sarmi dan Mamberamo dengan luas lahan diperkirakan sekitar 1 juta hektar, sama seperti pihak Sinar Mas.
Bahkan menurut informasi, selain Sinar Mas dan pengusaha Cina, juga konglomerat Malaysia Genting Bhd tertarik membangun perkebunan untuk bahan baku biofuel (bahan bakar nabati/BBN) tiga juta hektare (ha) di Papua. Total investasi diperkirakan mencapai Rp 52,44 triliun-55,44 triliun. Genthing konon saat ini sudah diakuisisi ke dalam PT Velda yang merupakan pabrikan sawit terbesar.
Dari perkebunan tiga juta ha itu, Sinar Mas Group akan menanam sawit satu juta ha untuk BBN biodiesel,sedangkan investor Cina membangun 1 juta ha kebun singkong untuk biofuel etanol. Sementara itu, sisanya akan dibangun Malaysia Genting Bhd.
Total investasi di perkebunan tersebut diperkirakan mencapai Rp 21,63 triliun-24,63 triliun, dengan asumsi pembangunan 1 ha kebun butuh biaya Rp 21,63 juta-24,63 juta per hektare.
Lahan sawit 1 juta ha itu bisa menghasilkan biofuel 130 ribu barel lebih per hari.
Sementara itu, AFP melaporkan, Genting berencana menginvestasikan dana hingga US$ 3 miliar (Rp 27,31 triliun) untuk memproduksi biofuel di Indonesia. Investasi itu hanya terpaut sedikit dari dana yang dialokasikan untuk proyek resor dan kasino di Pulau Sentosa, Singapura, sebesar US$ 3,2 miliar. Investasi yang akan difokuskan di wilayah Papua dilakukan melalui unit usaha yang berbasis di Singapura, Genting Biofuels Asia Pte Ltd.
Untuk investor dari Cina, mereka akan membangun kebun singkong di dataran Sarmi dan Mamberamo, berikut pabrik etanolnya. Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian (Deptan) Sutarto Alimoeso memperkirakan, biaya investasi untuk kebun singkong sekitar Rp 3,5 juta per hektare, sehingga diperlukan dana Rp 3,5 triliun untuk membangun satu juta hektare kebun.
Sebuah perusahaan terkenal di India yang bergerak di bidang perkebunan akan memulai kegiatan investasi di Merauke pada Juni 2006. Investasi senilai 60 juta dollar AS itu membutuhkan lahan 40.000 hektar untuk lahan kelapa sawit dan tebu, serta akan menyerap 4.000 tenaga kerja.
Kepala Dinas Perkebunan Merauke Kaleb Mnubopiom menyatakan, PT Crebs Chemical asal India itu di Merauke bernama PT Crebs Indomandiri. Lahan perkebunan terdapat di Distrik Jagebob, sekitar 90 kilometer dari Merauke. Pembebasan lahan akan dilakukan April-Mei 2006.
Papan nama perusahaan itu telah dipasang di Distrik Jagebob bakal lokasi perkebunan itu. Mereka juga telah memiliki kantor di Merauke, membuka rekening di bank untuk dollar dan rupiah.
Dari lahan 40.000 hektar itu, 20.000 hektar untuk kebun sawit dan 20.000 hektar untuk tebu. Tahap pertama yang akan dibuka adalah perkebunan tebu, disusul pabrik tebu. Lahan seluas itu merupakan investasi awal dan akan berkembang kalau sukses.
Sesuai dengan kesepakatan pihak perusahaan dengan masyarakat adat setempat, pembebasan lahan 40.000 hektar itu dihargai Rp 500.000 per hektar—nilai seluruhnya Rp 20 miliar. Penyerahan uang ganti rugi hak ulayat rencananya dilakukan April-Mei 2006. Pihak Badan Pertanahan Nasional Merauke sedang melakukan pengukuran batas tanah, dan pengukuran hak ulayat sejumlah suku di Distrik Jagebob.
Penduduk asli dilibatkan sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya. Lokasi perusahaan sekitar 90 kilometer dari Merauke sehingga keamanan secara keseluruhan juga menjadi tanggung jawab masyarakat sekitar.
Perusahaan ini adalah perusahaan pertama di bidang perkebunan yang beroperasi di Merauke. Sebelumnya PT Sampoerna juga berminat investasi di bidang perkebunan tebu, namun hingga kini tidak ada kepastian.
PT Korindo Group—di Kabupaten Boven Digoel juga ingin investasi di bidang perkebunan sawit dan jagung di Merauke di areal 40.000 hektar. Tahun ini mereka akan bicara dengan komunitas adat pemilik hak ulayat Distrik Okaba dan Muting.
Merauke sangat potensial untuk usaha perkebunan dan pertanian terutama untuk tebu, kelapa sawit, karet, dan kelapa. Areal potensial untuk itu ada sekitar 50 juta hektar, kini baru dimanfaatkan sekitar 200.000 hektar termasuk lahan transmigrasi.
Gubernur Irjabar dan Gubernur Papua meresmikan pabrik plywood di Kampung Aroba, Kecamatan Babo, Kabupaten Teluk Bintuni, Irjabar, 29 Januari 2007. Pabrik playwood ini didirikan oleh PT Biak Venir Jaya dengan pertimbangan tingginya kebutuhan pasar ekspor akan produk plywood berkualitas. Pabrik milik salah satu anak perusahaan Media Group ini juga diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Irjabar dan Papua.
Pemimpin Media Group Surya Paloh menyatakan, pabrik plywood ini dibangun
untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat lokal. Untuk itu, pada
tahap pertama, pabrik ini mampu menyerap 370 tenaga kerja dan akan ditingkatkan hingga mencapai seribu orang. Selain itu, Surya menambahkan, kehadiran pabrik
plywood di Teluk Bintuni ini juga dimaksudkan untuk membuka keterisolasian daerah. Pabrik yang dibangun di lahan seluas 100 hektare tersebut memiliki kapasitas
produksi 120 ribu meter kubik plywood per tahun. Untuk memenuhinya dibutuhkan bahan baku kayu log sekitar 240 ribu meter kubik per tahun, yang banyak terdapat di daerah Bintuni.
Staf ahli gubernur, DR Agus Sumule, mengatakan hingga akhir Mei 2006, belum ada satupun investor yang secara serius menanamkan modalnya di Papua. Menurutnya, sampai sekarang ini belum ada penandatanganan MOU atau penyerahan uang jaminan dari para investor di bank-bank di Papua.
Sementara itu sambil menunggu kesungguhan investor, pemerintah propinsi Papua sedang mempersiapkan aturan hukum Peraturan Daerah Khusus sebagai turunan dari UU Nomer 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang mengatur tentang Hak Atas Tanah dan Hak Pemanfaatan Hutan. Karena gubernur mempunyai komitmen untuk melaksanakan UU No 21 mengenai tanah di Papua adalah milik rakyat Papua bukan milik negara. Sehingga rakyat harus dilibatkan dalam investasi.
”Dewan adat Papua tidak alergi terhadap investasi yang akan dibuka di Papua. Tapi pengalaman membuktikan bahwa masyarakat adat selalu menjadi korban. Mereka tidak pernah dilibatkan. Kami sedang memperjuangkan supaya harus diberikan posisi yang jelas bagi masyarakat adat. Pemerintah harus sadar bahwa semua hutan, laut, gunung, tanah dan segala isi perut bumi Papua ini ada pemiliknya, yakni masyarakat adat. Karena itu, pemerintah harus buka diri dan memberikan ruang untuk pemilik hak ulayat.
Masyarakat adat harus diajak bicara, jika tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kesalahan Freeport akan berulang di perusahaan baru nanti.
Dalam pembicaraan dengan masyarakat adat, harus disepakati batas-batas hak pemerintah dan investor. Dengan demikian, hak masyarakat adat jelas dan dijamin tidak terjadi lagi kesalahan di kemudian hari.
Saat ini pemerintah memang telah mengajak masyarakat adat dan DAP dilibatkan dalam proses awal. Kami berharap masyarakat adat terus dihargai haknya, dilibatkan sebagai penentu. Kewenangan pengelolaan hak ulayat itu ada di tangan masyarakat adat yang merupakan pemilik hak ulayat. Kami di DAP biasanya berkomunikasi dengan dewan adat wilayah. Dewan adat wilayah akan berkomunikasi dengan masyarakat adat di wilayahnya. DAP tidak bisa melangkahi mereka masyarakat adat.”
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, Toto Purwanto mengatakan, sebanyak empat perusahaan di Papua sudah melakukan kontrak karya pelaksanaan eksplorasi tambang emas. Keempat perusahaan itu, yakni PT. Freeport Indonesia (PTFI) Block B di Kabupaten Mimika, PT. Nabire Bhakti Maining di Kabupaten Paniai, PT. Irja Estern di Kabupaten Paniai dan PT. Iriana Mutiara Indenberg di Senggi Kabupaten Keerom. Sementara itu, sebanyak 13 perusahaan Kuasa Pertambangan (KP) telah ikut mengajukan pelaksanaan Kontrak Karya, untuk melakukan eksplorasi di Papua. Pengajuan 13 KP ini tinggal menunggu persetujuan dari Pemerintah Pusat.
Dikatakan, dari 4 perusahaan yang telah Kontrak Karya, 2 diantaranya yakni PTFI dan PT. Nabire Bhakti Maining masih melakukan penundaan tahap eksplorasi. Sedangkan untuk 2 perusahaan lainnya, telah melakukan tahap eksplorasi bahkan 1 diantaranya telah selesai dan tinggal melakukan pengeboran atau penambangan emas. PT.Iriana Mutiara Indenberg sekarang sudah masuk pada tahap eksplorasi akhir dan setelah itu tinggal melakukan evaluasi baru bisa diketahui nilai kandungan emasnya. Kalau sudah ketahuan baru dia lakukan kegiatan penambangan emas. Sedangkan PT. Irja Estern sudah selesai melakukan eksplorasi hingga evaluasi. Perusahaan ini tinggal melakukan pengeboran namun masih menunggu ijin pembukaan 8 hektar hutan oleh Dinas Kehuatanan Provinsi Papua.
Penambangan emas oleh PT. Iriana Mutiara Indenberg di Keerom dan PT. Irja Estern sudah masuk pada tahap akhir. Dia memprediksikan sekitar 2-3 tahun kedepan, 2 perusahaan tersebut sudah bisa melakukan kegiatan penambangan apabila segala sesuatu tentang perijinan telah diterbitkan.

Yang lama Tetap berkuasa

1. PT Freeport Indonesia Inc.
Di ketinggian 4200 m di tanah Papua, Freeport McMoran (FM), perusahaan induk PT. Freeport Indonesia menguasai tambang emas terbesar di dunia dengan cadangan terukur kurang lebih 3046 ton emas, 31 juta ton tembaga, dan 10 ribu ton lebih perak tersisa di pegunungan Papua. Berdasarkan perhitungan kasar, cadangan ini diperkirakan masih akan bisa dikeruk hingga 34 tahun mendatang.
Menurut catatan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sejak 1991 hingga tahun 2002, PT Freeport memproduksi total 6.6 juta ton tembaga, 706 ton emas, dan 1.3 juta ton perak. Dari sumber data yang sama, produksi emas, tembaga, dan perak Freeport selama 11 tahun setara dengan 8 milyar US$. Sementara perhitungan kasar produksi tembaga dan emas pada tahun 2004 dari lubang Grasberg setara dengan 1.5 milyar US$.
Berdasarkan laporan pemegang saham tahun 2005, nilai investasi FM di Indonesia mencapai 2 milyar dollar. Freeport merupakan perusahaan emas penting di Amerika karena merupakan penyumbang emas nomor 2 kepada industri emas di Amerika Serikat setelah Newmont. Pemasukan yang diperoleh Freeport McMoran dari PT Freeport Indonesia, dan PT. Indocopper Investama (keduanya merupakan perusahaan yang beroperasi di Pegunungan Tengah Papua) mencapai 380 juta dollar (hampir 3.8 trilyun) lebih untuk tahun 2004 saja. Keuntungan tahunan ini, tentu jauh lebih kecil pendapatan selama 37 tahun Freeport beroperasi di Indonesia.
Dalam nota keuangan tahunannya kepada pemegang saham, selama 3 tahun hingga tahun 2004, total pengasihan PT. Freeport kepada Republik Indonesia hanya kurang lebih dari 10-13 % pendapatan bersih di luar pajak atau paling banyak sebesar 46 juta dollar (460 milyar rupiah). Demikian Freeport juga mengklaim dirinya sebagai penyumbang pajak terbesar di Indonesia yang tidak jelas berapa jumlahnya. Menurut dugaan, pajak yang disumbang PT. Freeport Indonesia mencapai 2 trilyun rupiah (kurang dari 1% anggaran negara). Pertanyaan yang patut dimunculkan, apakah Freeport menjadi amat berharga dibanding ratusan juta pembayar pajak lainnya yang sebenarnya adalah warga yang patut dilayani negara? Atau dengan menjadi pembayar pajak terbesar, PT Freeport sebetulnya sudah “membeli” negara dengan hanya menyumbang kurang dari 1% anggaran negara? Bagaimana dengan agregat pembayar pajak yang lain?
Sumbangan Freeport terhadap bangkrutnya kondisi alam dan lingkungan juga tidak kalah besar. Menurut perhitungan WALHI pada tahun 2001, total limbah batuan yang dihasilkan PT. Freeport Indonesia mencapai 1.4 milyar ton. Masih ditambah lagi, buangan limbah tambang (tailing) ke sungai Ajkwa sebesar 536 juta ton. Total limbah batuan dan tailing PT Freeport mencapai hampir 2 milyar ton lebih.
Prediksi buangan tailing dan limbah batuan hasil pengerukan cadangan terbukti hingga 10 tahun ke depan adalah 2.7 milyar ton. Sehingga untuk keseluruhan produksi di wilayah cadangan terbukti, PT FI akan membuang lebih dari 5 milyar ton limbah batuan dan tailing. Untuk menghasilkan 1 gram emas di Grasberg, yang merupakan wilayah paling produktif, dihasilkan kurang lebih 1.73 ton limbah batuan dan 650 kg tailing. Bisa dibayangkan, jika Grasberg mampu menghasilkan 234 kg emas setiap hari, maka akan dihasilkan kurang lebih 15 ribu ton tailing per hari. Jika dihitung dalam waktu satu tahun mencapai lebih dari 55 juta ton tailing dari satu lokasi saja.
Berdasarkan analisis citra LANDSAT TM tahun 2002 yang dilakukan oleh tim WALHI, limbah tambang (tailing) Freeport tersebar seluas 35,000 ha lebih di DAS Ajkwa. Limbah tambang masih menyebar seluas 85,000 hektar di wilayah muara laut, yang jika keduanya dijumlahkan setara dengan Jabodetabek. Total sebaran tailing bahkan lebih luas dari pada luas area Blok A (Grasberg) yang saat ini sedang berproduksi. Peningkatan produksi selama 5 tahun hingga 250,000 ton bijih perhari dapat diduga memperluas sebaran tailing, baik di sungai maupun muara sungai.
Biaya yang dikeluarkan Freeport untuk mengatasi persoalan lingkungan berkisar antara 6070 juta dollar per tahunnya mulai dari tahun 2002. Total biaya yang telah dikeluarkan Freeport selama 3 tahun untuk urusan lingkungan sekitar 139 juta dollar atau setara dengan 6 kali lipat anggaran Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
Di dalam laporan resmi tahunannya, Freeport McMoran menuliskan bahwa dirinya membiayai dukungan uang sejumlah 6.9 juta dollar pada tahun 2004, lalu 5.9 juta dollar tahun 2003 dan 5.6 juta dollar tahun 2002 kepada pihak keamanan resmi pemerintah Indonesia (TNI). Pernyataan Freeport McMoran dalam membiayai TNI bukan hanya dilaporkan pada tahun 2005. Hampir setiap tahun, Freeport McMoran selalu melaporkan bahwa dirinya membiayai TNI untuk melindungi keamanan.
Meski di tanah leluhurnya terdapat tambang emas terbesar di dunia, orang Papua khususnya mereka yang tinggal di Mimika, Paniai, dan Puncak Jaya pada tahun 2004 hanya mendapat rangking Indeks Pembangunan Manusia ke 212 dari 300an lebih kabupaten di Indonesia. Hampir 70% penduduknya tidak mendapatkan akses terhadap air yang aman, dan 35.2% penduduknya tidak memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan. Selain itu, lebih dari 25% balita juga tetap memiliki potensi kurang gizi.
Jumlah orang miskin di tiga kabupaten tersebut, mencapai lebih dari 50 % total penduduk. Artinya, pemerataan kesejahteraan tidak terjadi. Meskipun pengangguran terbuka rendah, tetapi secara keseluruhan pendapatan masyarakat setempat mengalami kesenjangan. Boleh jadi kesenjangan yang muncul antara para pendatang dan penduduk asli yang tidak mampu bersaing di tanahnya sendiri. Boleh jadi pula, angka prosentase yang menunjukkan kemiskinan, seperti akses terhadap air bersih, kurang gizi, akses terhadap sarana kesehatan mengandung bias rasisme. Artinya, kemiskinan dihadapi oleh penduduk asli dan bukan pendatang.

2. PT Medco

Pada bulan November 2002, Medco membeli 90% bagian dari blok eksplorasi seluas 9.500 km persegi, di Yapen, Papua Barat. Cadangan-cadangan gas dikembangkan dibawah kontrak bagi hasil produksi "frontier" (perdana), yang memberikan kondisi yang lebih menguntungkan bagi investor dibandingkan kontrak biasa.
Perusahaan itu juga memiliki saham di ladang-ladang gas dan minyak di Sumatra. Pada bulan Desember mereka mengumumkan akan membangun pabrik Gas Minyak Cair, LPG (Liquid petroleum Gas) di Kaji Semoga yang akan memulai produksi pada tahun 2004.
PT Medco Energi Internasional, pemilik PT Exspan, terdaftar sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia. Perusahaan itu telah memulai ekspor minyak di tahun 2000 dan pada tahun 2001 mengoperasikan 8 wilayah eksplorasi dan produksi. Mereka juga memegang dua kontrak di Burma. Sebagai perusahaan yang dimiliki Arifin Panigoro, ini Medco terlibat dalam skandal hutang/korupsi pada tahun 2001 ketika perusahaan itu meminjam hutang sebesar US $ 75 juta kepada Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, salah satu badan keuangan pemerintah. Panigoro juga pernah menjadi anggota komisi energi di DPR. Ia termasuk sebagai salah seorang tersangka korupsi yang diselidiki oleh Kejaksaan Agung selama pemerintahan Abdurrahman Wahid pada tahun 2001 dan dikenal sebagai pendukung kuat impeachment (pendakwaan) Abdurrahman Wahid.
Pada bulan November 1999, perusahaan itu mendapatkan kesepakatan restrukturisasi hutang dan mengalihkan 40% hutangnya menjadi ekuitas – New Link, perusahaan patungan antara keluarga Panigoro dan Credit Suisse First Boston, yang membeli 87% saham Medco. PTT Exploration and Production PCL dari Thailand juga membeli saham Medco dan menguasai 34%.




HPH, HTI dan Perkebunan

Papua memiliki hutan yang dapat di perhitungkan. Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), yang memonitoring mendukung industri yang efesien, Moratorium mendukung industri, Juli 2001, terdapat 33 juta hektar pada 1997 atau lebih dari tiga perempat wilayah di permukaan tanah. Sejak 1997, terdapat Hak Pengusaha Hutan (HPH) 53 di Papua yang menguasai 11 dan 13 hektar, di tambah ratusan HPH berskala kecil. Antara tahun 1985 dan 1997, luas hutan di Papua telah berkurang sekitar 1,8 juta hektar dibandingkan Kalimantan (10 juta hektar) dan Sumatra (6,5 juta hektar).

Menurut data Kompas, 45 dari 54 pemegang HPH aktif, masing-masing menebang sekitar 25.000 meter kubik kayu setiap tahunnya. Jumlah ini mencapai 22% dari target penebangan (angka ini tidak termasuk penebangan pohon yang dilakukan secara ilegal). Produksi kayu tebangan dari Papua Barat antara 1995-2000 adalah 1,7 juta meter kubik setiap tahunnya, atau 37% dari target sebanyak 4,5 juta kubik setiap tahun. Kebanyakan kayu tebangan dikirim ke pulau lain untuk diolah. Dengan demikian, dibandingkan wilayah lainnya, perkembangan usaha perkayuan tidak terlalu menonjol dan perkembangan perkebunan berjalan lebih lambat.


Sumber
Tutupan Hutan (1997) 33,4 juta ha (FWI/WRI 2002)*
Persentase luas hutan atas lahan 81% (FWI/WRI 2002)
Wilayah yang termasuk HPH 2001
(54 HPH) 13 juta ha (ICG 2002)
Tingkat deforestasi (sampai 1997) 117.523 ha/year (MI 7/Nov/01)
Konversi hutan 2,7 juta ha (FWI/WRI 2002)
Area perkebunan yang disetujui 292.780 (FWI/WRI 2002)
Area yg. Dialokasikan Untuk perusahaan kayu HTI (10 perusahaan) 1,6 juta ha
- area yang ditanami 0 ha (FWI/WRI 2002)
Sumber: Forest Watch Indonesia/Global Forest Watch, 2002


Kasus-Kasus penebangan liar serta ekspor ilegal dari Papua beragam. Seperti 1 Apri 2002 di Raja Ampat, Oktober 2001:Sekretaris Jendral APHI (Asosiasi Pengelola Hutan Indonesia) untuk Kalimantan Timur, Achmad Husry, mengatakan bahwa kayu merbau dari Papua Barat diselundupkan ke Malaysia dan Cina. (Kompas, 13/Okt/01)
Oktober 2001: tiga kapal dengan bendera Malaysia, Thailand dan China berlabuh di Sorong. Kapal-kapal tersebut ditahan oleh polisi karena tidak memiliki dokumen-dokumen yang lengkap, tapi kemudian diijinkan untuk berlayar kembali, di Riau berhasil disita 2.500 ton (350 kayu gelondongan) kayu merbau dari Papua di kapal yang berlabuh di Port Klang, Malaysia. Kayu tersebut diangkut dari Papua pada tanggal 29 Oktober dan dipesan oleh pengusaha kayu Malaysia bernama Mukhtar. Kapten kapal, Hamadi, mengatakan bahwa ia mendapat bayaran sebesar 3.000 ringgit (US$ 790) untuk mengangkut kayu tersebut.
November 2001: PT Papuan Nabire Development Holding dan PT Prabu Alaska adalah dua dari sembilan perusahaan kayu yang mendapat dispensasi dari kementrian industri dan direktur jendral perdagangan internasional, Riyanto B. Yosokumoro, untuk mengekspor 15.000 meter kubik kayu melalui Sorong, padahal pada bulan Oktober 2001 larangan ekspor diterapkan. (Bisnis Indonesia 27/Nov/ 01; Jakarta Post 30/Nov/01)
April 2002: Penduduk desa Kaliyam, Salawati utara, meminta LSM lokal, PEACE, untuk melakukan penyelidikan terhadap mafia penebangan kayu yang sedang mempersiapkan pengapalan lebih dari 5.000 meter kubik kayu merbau dari hutan cagar alam Salawati. PEACE menemukan bahwa dari uraian Mr. Ch. Y. WH., pedagang kayu dari Malaysia, bahwa kayu-kayu tersebut siap diangkut ke Malaysia. Ribuan gelondongan disimpan di tiga lokasi. Masalah ini dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat. (Sumber: Jujur Bicara, 28 Maret - 2 April 2002, diterjemahkan oleh PEACE). Seteah 2002, empat kapal asing -MV Ever Wise, Afrika, Sukaria Bersama dan Asean Primer - ditangkap di perairan Sorong oleh angkatan laut Indonesia saat melakukan penyelundupan kayu dari Papua Barat. Pihak angkatan laut menyerahkan keempat kapal itu kepada polisi Sorong. Afrika segera dilepaskan setelah mereka membongkar muatan barangnya di Sorong. Tetapi belum jelas apa yang terjadi dengan kayu yang mereka angkut. Pada bulan April 2002, polisi Sorong melepaskan Ever Wise dan menyatakan bahwa kasus tersebut berada dalam wilayah yurisdiksi kepolisian Manokwari. Menyusul pelepasan dua kapal tersebut, departemen kehutanan melakukan pencarian terhadap kapal-kapal yang hilang, tapi mereka mendapatkan laporan bahwa kapal itu telah berlayar menuju Cina berkat bantuan polisi. Pada bulan Mei 2002, kepolisian Sorong juga melepaskan Sukaria Bersama berdasarkan bahwa pejabat kehutanan memerintahkan mereka menghentikan penyidikan terhadap kasus itu. DPRD Papua dilaporkan terkejut dan marah atas peristiwa tersebut. Mentri Kehutanan Prakosa menyerukan agar kasus itu diselidiki kembali. (Majalah Tempo: Juni 11-17/02)
Juni 2002: Jayapura. Kepala kantor kehutanan Jayawijaya, Ir. Yusuf Momot mengatakan sejumlah perusahaan pemegang HPH dicurigai dengan kuat melakukan penebangan di wilayah Taman Nasional Lorentz, yang merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO. Pejabat tersebut mendapat berita dari masyarakat lokal bahwa perusahaan-perusahaan itu berbasis di Merauke, Timika dan Jayapura. (Antara 22/Jun/02). September 2002: ICG melaporkan bahwa Bupati Sorong, John Piet Wanane, dicurigai membuat klaim palsu bahwa masyarakat lokal menyetujui sejumlah ijin penebangan yang dikeluarkannya. Beberapa ijin itu kemudian dibatalkan oleh Gubernur Salossa. Meskipun demikian, Wanane kembali terpilih sebagai bupati pada awal 2002. (ICG, September 2002)
September 2002: Pusat Informasi Kehutanan melaporkan bahwa 3.500 meter kubik kayu merbau dan 17 buah perangkat berat disita di desa Kalobo, kecamatan Samate, Sorong. Tiga orang dituduh secara ilegal membawa dan menggunakan peralatan tersebut, yaitu Ir. MI, direktur PT STKM, Sorong; dan HK serta RKS dari PT WTK, Sorong. (Pusat Informasi Kehutanan press release, 12/Sep/02)

Sedangkan di Merauke sendiri, berkali – kali Bupati Johanes Gluba Gebze turut menyesal. Beberapa puluh milyard akhirnya tinggal kenangan karena hutan Merauke turut dieksplotasi oleh HPH tapi tidak pernah menanam. ”Akhirnya tututan kami yang terakhir, Dinas Kehutanan Pusat takut bertemu. Mereka takut mendengar suara kami yang keras,” ujar John di Nok En Sai Senin, 18 Desember.

Patut diakui, luas Merauke sekarang tinggal 471.0000 lebih, penduduknya antara 173.000 – 175.000 orang, penduduk lokal saja hanya 36 %. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi kecewa, karena HPH tinggalkan utang yang banyak. Sekarang, HPH sudah pergi, makanya Merauke sekarang direncanakan memiliki produk tersendiri, yaitu kelapa sawait, tebu, jarak serta singkong. Sekarang ada 12 infestor yang mau masuk, tetapi ada perhitungan lain.


1. Kayu Lapis Indonesia

2. PT Kodeco

3. PT Djayanti Group
PT Djayanti Group, misalnya, mempunyai pabrik pengolahan kayu di Surabaya. Proses pengangkutannya dipermudah dengan adanya Pelabuhan Manokwari yang mempunyai akses ke Pelabuhan Tanjung Perak.

4. Texmaco

Perkebunan Mendapat Prioritas

Sementara persiapan untuk Dialog Nasional terus berlangsung, semuanya berjalan seperti biasa bagi para pembangun perkebunan untuk meneruskan kebijakan mengambil lahan masayarakat adat bagi eksport hasil pertanian. Pada Bulan Oktober pejabat kehutanan setempat, Ir. Sudjud menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Merauke, di sebelah Selatan wilayah itu, harus menjamin bahwa lahan dibersihkan dan ganti rugi diselesaikan di kawasan yang diproses oleh konglemrat Indonesia Texmaco. Masyarakat adat setempat, orang-orang Marind, menuntut agar perusahaan itu mempertimbangkan jumlah ganti rugi sebesar Rp. 50 untuk satu meter persegi karena nilai itu terlalu rendah. Sudjud mengatakan orang-orang setempat sebaiknya tidak langsung berbicara dengan perusahaan karena merupakan tanggung-jawab pemerintah daerah setempat untuk meyelesaikan persengketaan.

Texmaco mengembangkan kelapa sawit, gula, dan perkebunuan lainnya di kawasan yang pada tahun 1980-an direncanakan untuk pengembangan industri pulp oleh perushaan yang bermarkas Amerika Serikat, Scott Paper.

Sudjud mengingatkan agar pemerintah kabupaten Merauke mendukung rencana setiap perusahaan yang ingin mengembangkan proyek perkebunan karena sektor perkebunan memberi keuntungan besar bagi pemerintah dan masyarakat. Ia mengundang perusahaan Indonesia maupun perusahaan asing untuk datang dan mengeksploitasi sumber-sumber daya alam yang besar di wilayah itu.

Dengan orang seperti Sudjud yang menjalankan urusan di sana, tidaklah mengherankan kalau Papua Barat ingin mengambil jarak dengan Indonesia.

Banyak lagi pembangunan yang direncanakan: seperti pada Bulan Oktober Kantor Wilayah Kehutanan mengatakan mereka meneruskan permohonan 20 proyek investasi kelapa sawit ke Departemen Kehutanan di Jakarta. Permohonan adalah untuk proyek perusahaan perkebunan dan pabrik berskala menengah maupun besar di Jayapura, Merauke, Nabire, Fakfak, dan Manokwari. Tiga perusahaan yang sudah beroperasi dalam perkebunan kelapa sawit di wilayah itu adalah PT Sinar Mas, PT Varita Majutama dan sebuah perusahaan perkebunan milik negara.

Harian Jakarta Post awal tahun ini melaporkan ada pengembangan minyak kelapa sawit lainnya sedang menunggu persetujuan dari Menteri Pertanian. Proyek itu mencakup 47.000 hektar di Sorong dibangun oleh Grup Korindi melalui anak perusahaan PT Bangun Karya Irian. Dua anak perusahaan lainnya dari kelompok itu, menurut laporan tersebut, sudah memgembangkan perkebunan kelapa sawit seluas 3000 hektar di Merauke. (Sumber : Antara 6/10/98, Jakarta Post 7/1/99).
Ribuan hektar tanah di Papua Barat sudah dikuasai perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Soeharto. Pengembangan perkebunan kelapa sawit skala besar makin intensif di masa krisis ekonomi. Akhir 1999, Kantor Wilayah Kehutanan dan Perkebunan Papua Barat, meminta Pemerintah Kabupaten Merauke, agar menyediakan lahan dan ganti rugi di kawasan itu untuk digarap menjadi lahan kelapa sawit oleh Texmaco Grup, konglomerasi milik kroni Partai Golongan Karya. Masyarakat adat setempat, dari suku Marind, menuntut agar perusahaan itu mempertimbangkan jumlah ganti rugi sebesar Rp 50 untuk satu meter persegi karena nilai itu terlalu rendah. Texmaco mengembangkan kelapa sawit, gula, dan perkebunan lainnya di kawasan itu. Pada tahun 1980-an, wilayah itu sebenarnya sudah diberikan kepada Scott Paper, sebuah perusahaan Amerika Serikat untuk pengembangan industri pulp, namun ditentang oleh organisasi-organisasi lingkungan.

Kantor Wilayah Kehutanan dan Perkebunan, akhir 1999 meneruskan permohonan 20 proyek investasi kelapa sawit ke Departemen Kehutanan dan Perkebunan di Jakarta. Permohonan itu untuk pembangunan proyek perusahaan perkebunan dan pabrik berskala menengah maupun besar di Jayapura, Merauke, Nabire, Fakfak, dan Manokwari. Tiga perusahaan yang sudah beroperasi dalam perkebunan kelapa sawit di wilayah itu adalah PT Sinar Mas, PT Varita Majutama dan sebuah perusahaan perkebunan milik negara.

Harian The Jakarta Post (7 Januari 1999) melaporkan ada pengembangan minyak kelapa sawit lainnya sedang menunggu persetujuan dari Menteri Pertanian. Proyek itu mencakup 47.000 hektar di Sorong dibangun oleh Grup Korindi melalui anak perusahaan PT Bangun Karya Irian. Dua anak perusahaan lainnya dari kelompok itu, menurut laporan tersebut, sudah memgembangkan perkebunan kelapa sawit seluas 3000 hektar di Merauke.



No comments: