Thursday, June 23, 2011

Surat untuk Almarhum Pak Agus Alue Alua

Bapa Agus Alue Alua, saya mengenal bapa tidak terlalu banyak. Tapi bapa punya kiprah di tanah Papua saya sudah dengar sejak saya datang menginjakkan kaki di tanah Papua tahun 2005.

Selama saya jadi jurnalis di Jayapura, kita beberapa kali sempat duduk dekat, wawancara atau sekedar diskusi soal kondisi Papua. Dari beberapa pertemuan itu, bapa nampak gelisah sekali dengan tidak konsistenan pemerintah Jakarta memberikan Otonomi Khusus bagi Papua. Ada satu pernyataan bapa yang terus saya ingat dengan baik: "ade, Jakarta kasih lepas torang pu kepala tapi dorang tetap injak kaki kuat-kuat".

Torang tahu Pemerintah Jakarta tidak rela Papua menjalankan UU RI no 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi papua yang sudah dorang tetapkan sendiri. Selama ini dorang hanya mengirimkan uang banyak-banyak, tapi tidak kasih hak hak politiknya seperti tertera dalam butir2 undang-undang yang sah buatan Indonesia. Saat bapa pimpin sidang Perdasus soal lambang daerah, saya dengar ada tekanan dari pemerintah Jakarta begitu besar terhadap pimpinan MRP.

Selama lima tahun sebagai Ketua Majelis Rakyat Papua ini, bapa dalam posisi sulit. Bapa sering dapat tudingan sebagai pejabat daerah yang tidak merah putih oleh pejabat Jakarta, sebaliknya bapa punya perjuangan kadang tidak dianggap atau diakui oleh kelompok pejuang Papua yang lain.

Saya tahu, dalam beberapa kegiatan, bapa dan sejumlah anggota MRP yang lain sudah berusaha keras untuk memastikan Rakyat Papua yang kulit hitam dan rambut keriting itu mendapatkan perlakuan khusus sebagai penduduk asli tanah Papua. Tapi hambatan itu bagaikan gunung cyclop yang terlalu kuat dihadapi sendiri. Tapi berkat kekonsitenan bapa dan tim di MRP pasti kelak cita-cita itu akan terwujud.

Bapa adalah intelektual yang baik, tapi sebenarnya belum (tidak) mahir dalam ber politik. Bapa belum akrab dengan dunia yang kadang dibutuhkan sikap bermanis-manis, atau berpura-pura manis, atau bahkan tidak jujur. Sehingga dalam hati kecil saya punya pendapat, sebenarnya dunia politik bukan lah bapa punya dunia. Bapa bukan tipe orang yang antara ucapan dan tindakan itu bisa berbeda. Tapi bukan berarti dunia politik tidak bisa dipelajari. Lima tahun lalu bapa telah belajar politik. Dan tahun ini sebenarnya awal periode ke dua bapa punya kiprah di MRP. kalau periode lalu bapa adalah pemimpin pertama MRP yang Bapa istilahkan sebagai "bayi yang dibuang di hutan dan disuruh hidup dan cari jalan sendiri".

Sekarang bayi itu sudah hampir menemukan jalan, dan sebentar lagi bapa dilantik untuk membesarkan bayi itu lagi. Hanya saja, Kamis kemarin (7/4/2011) bapa sudah menghembuskan nafasnya yang terakhir, pulang ke Rumah Bapa di Surga. Bapa mungkin kemarin tidak sempat titip wasiat ke anak muda Papua. Tapi saya yakin banyak kiprah dan bapa punya tauladan telah dicatat oleh masyarakat.

Selamat jalan Pak Agus Alue Alua, jasa mu akan dikenang masyarakat di penjuru tanah Papua, baik itu di pantai, di gunung-gunung dan lembah-lembah.

Utan Kayu, 8 April 201

Artikel ini pernah dimuat di tabloid Suara Perempuan Papua edisi 22 Th VII 17-30 April 2011

Hana Hikoyabi dan Kepercayaan Kepada Orang Papua

Hari Selasa 12 April 2011 di gedung Sasana Krida Jayapura, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melantik anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) periode 2011-2016. Ada yang ganjil dari peristiwa itu. Jumlah anggota yang dilantik cuma 73 orang. Bukan 75 orang seperti yang seharusnya. Rinciannya, sebanyak 33 anggota MRP dari daerah pemilihan Provinsi Papua Barat dan 42 anggota MRP dari daerah pemilihan Provinsi Papua. Tapi dua calon anggota terpilih tidak masuk daftar yang dilantik. Mereka adalah Agus Alue Alua dan Hana Salomina Hikoyabi.

Agus Alua memang wafat 7 April 2011. Tapi nama Agus tidak ada dalam daftar yang dilantik bukan semata-mata karena beliau meninggal. Tapi jauh-jauh hari sebelumnya, nama Agus Alua dan Hana Hikoyabi tidak tercantum dalam daftar SK Mendagri yang dikirimkan sebelum pelantikan. Padahal Agus sudah diusulkan oleh golongan agama Katholik dan Hana Hikoyabi sudah dipilih secara demokratis oleh perempuan Dapil I yaitu Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Semua prosedur dan tahap-tahap pemilihan sudah dijalaninya. Bahkan pemerintah Provinsi Papua mengaku pernah menerbitkan dasar hukum yakni SK Gubernur Provinsi Papua No 27/2011 Tentang Penetapan anggota MRP tahun 2011-2016 yang diajukan ke Mendagri. Dalam SK dua nama itu ada dalam daftar. Tapi mengapa Mendagri Gamawan Fauzi minta gubernur Papua mengajukan nama kembali? Nampaknya politik saling lempar sedang terjadi.

Tanggal 18 April 2011, Hana Hikoyabi menyerahkan klarifikasinya kepada Mendagri dan diterima oleh Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan. Tidak ada upaya untuk berdialog dengan Hana soal klarifikasi yang diberikan. Tapi tanggal 28 April 2011, Hana Hikoyabi, mendapat informasi dari Poppy Maipauw anggota DPD Papua dari Kaukus Papua, bahwa klarifikasi Hana ditolak. Mendagri tetap berkeyakinan bahwa bahwa Hana Hikoyabi tidak loyal terhadap Pancasila dan UUD 45. Alasan yang sejak awal dikemukakan untuk menunda pelantikan yang bersangkutan untuk menjadi anggota MRP.
Mengapa Agus dan Hana menjadi penting? Agus Alua pada MRP periode 2005-2010 menjabat sebagai Ketua MRP dan Hana Hikoyabi menjabat sebagai Wakil Ketua II MRP. Dalam periode lalu, ada tiga pimpinan MRP. Selain Agus dan Hana, juga Frans Wospakrik sebagai Wakil Ketua I. Trio pimpinan MRP ini telah membawa MRP menjadi lembaga yang produktif membuat rancangan-rancangan perdasus dan perdasi dan rekomendasi-rekomendasi penguatan terhadap keberadaan orang asli Papua. Puluhan rekomendasi dan keputusan penting telah dihasilkan oleh MRP. Makanya jadi tidak adil bila MRP selama lima tahun bekerja masih dituduh tidak menghasilkan apa-apa.

Ada beberapa pernyataan dan rekomendasi MRP periode 2005-2011 yang cukup penting untuk perkembangan Papua dan nampaknya itu yang dianggap tidak ”merah putih”. Sehingga mereka berusaha menghalangi masuknya kembali Agus dan Hana. Padahal, secara organisasi masuknya dua orang itu diperlukan karena sangat membantu penyesuaian dan pemahaman pekerjaan dari anggota-anggota baru di MRP. “MRP bukan lagi bayi yang dilahirkan dan dibuang di tengah hutan” seperti kata Agus Alua mengomentari bagaimana susahnya membangun organisasi MRP selama lima tahun. Artinya sekarang perangkat mekanisme kerja MRP sudah terbentuk tapi gagasan-gagasan dari MRP sebelumnya juga perlu ditransfer kepada anggota-anggota yang baru sama sekali mengenal organisasi ini.

Dalam catatan saya ada beberapa rekomendasi dan keputusan MRP periode 2005-2010 yang cukup kontroversi dan membuat jengah pejabat-pejabat Jakarta. Misalnya, tenggapan MRP tentang KEPUTUSAN MENDAGRI NO. 120.82-1009. MRP memandang bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma’ruf No. 120.82-1009 Tahun 2005 tertanggal 11 November 2005 yang memberikan persetujuan kepada KPUD IJB untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur IJB pada hari Senin, tanggal Nopember 2005. Kepmen itu sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang MRP, Pasal 73 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan,dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Peraturan Pemerintah Pilkada) Pasal 141 ayat (1) yang dikeluarkan Presiden pada tanggal 11 Februari 2005. Lembaga ini menolak karena dalam aturan MRP harusnya dilibatkan dalam penyelesaian pemekaran Papua, tapi Mendagri cepat-cepat melakukan pemilihan gubernur.

Contoh lain, Keputusan MRP nomer: 05 /MRP/2005 tentang penetapan kriteria calon gubernur Papua. Dan nomer 14 / MRP/ 2009. Kedua keputusan MRP ini mengharuskan gubernur dan wakil gubernur di tanah Papua dan bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota se tanah Papua harus Orang asli Papua: yaitu orang yang lahir dari Bapak dan mama asli Papua rumpun ras Melanesia, yang mengikuti garis keturunan ayahnya (system patrilineal). Dan mempunyai basis kultur dalam adat masyarakat asli Papua. Keputusan tentang gubernur dan gubernur Papua sempat mendapat reaksi sekelompok masyarakat. Begitu juga keputusan tentang syarat bupati/walikota dan wakil bupati/walikota. Karena keputusan ini menutup peluang kandidat dari etnis non Papua.

MRP juga pernah mengeluarkan rekomendasi tentang keberadaan Freeport. Mereka telah melakukan tinjauan lapangan untuk menanggapi tuntutan masyarakat asli Papua di Timika dan mahasiswa Papua se-Indonesia bahwa “Operasi Pertambangan PT. Freeport Indonesia harus ditutup,” karena PT. Freeport Indonesia selama kegiatan pertambangannya selama 3 dasa warsa ini telah melanggar dan mengorbankan “Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua dari 7 Suku (Amungme, Damal, Mee, Moni, Dani, Nduga, dan Kamoro) di sekitar wilayah pertambangan. MRP merekomendasikan agar semua permasalahan Freeport di Papua perlu diselesaikan melaui “dialog antara PT. Freeport Indonesia dengan masyarakat pemilik hak ulayat (7 suku)” yang dimediasi oleh pihak ketiga. Bahkan MRP merekomendasikan presiden direktur Freepot harus orang asli Papua.
Pemerintah Jakarta dan TNI juga geram saat Majelis Rakyat Papua mengeluarkan Surat Keputusan bernomor 03/PIM-MRP/2008 tentang Posisi Bendera Bintang Kejora Dalam Tata Hukum Indonesia. Padahal dalam UU No 21 tahun 21 tentang Otonomi Khusus Papua, telah disebutkan bahwa Papua berhak mempunyai Bendera, lagu dan lambang daerah.

Dan masih banyak keputusan-keputusan penting MRP yang lain yang dianggap baik untuk masyarakat Papua dan tidak menguntungkan untuk pemerintah RI. Dan semua masih dalam kerangkan undang-undang buatan RI yaitu UU No 21 tahun 2001. Tapi apakah sikap kritis itu menjadi dasar cap tidak “merah putih” untuk kedua tokoh Papua ini? Semua masih teka-teki. Tidak ada putusan hukum apapun tentang sangkaan dan tuduhan terhadap Hana Hikoyabi dan almarhum Agus Alua. Jadi tampaknya negara ini sedang diatur berdasarkan sikap suka dan tidak suka terhadap warga negara, bukan didasarkan pada hukum positip. Sebuah kebijakan penyelenggara negara yang berbahaya bagi keberlangsungan republik ini.

Pemerintah RI dan aparatnya harusnya lebih memahami bahwa konsekwensi dari undang-undang yang dibuat secara sah oleh pemerintah RI tentang Otonomi Khusus itu adalah munculnya berbagai kebijakan khusus bagi masyarakat asli Papua, termasuk perlindungan dan proteksi terhadap hak-hak orang asli Papua dan juga pengaturan lambang dan lagu daerah.

tulisan ini telah dimuat di tabloid Suara Perempuan Papua Edisi 24 tahun VII 1-15 Mei 2011)

Monday, July 27, 2009

TempoTV





TEMPO TV

Sebuah upaya meningkatkan mutu siaran televisi.


Terlalu banyak keluhan tentang mutu acara di televisi kita. Tetapi hanya sedikit usaha yang telah dilakukan untuk membuat program-program alternatif. Siaran televisi yang berguna, dan tetap menarik. Siaran yang tidak hanya menghibur, tetapi juga penting untuk diketahui khalayak ramai. Itu sebabnya, upaya ini dirintis.


TEMPO TV merupakan kerja sama TEMPO, kelompok media terkemuka, dan Kantor Berita Radio, KBR68H.

TEMPO dengan sejarah dan pengalamannya yang tak diragukan lagi, telah membangun kepercayaan publik terhadap kerja jurnalisme berkualitas. TEMPO telah melintasi banyak pengalaman dan risiko karena mempertahankan kemandirian media. Sedangkan, Kantor Berita Radio, KBR68H, meski tergolong media baru, telah berhasil membangun jaringan pemberitaan dengan 620 radio lebih di Indonesia, Australia dan sejumlah negara Asia. Keduanya, dengan semangat melayani publik, pemirsa televisi, menyatukan kemauan dan ketrampilan, untuk mendirikan TEMPO TV.


Lembaga ini, berada dalam naungan PT Media Inti Televisi Nusantara. Dengan para tokoh jurnalis senior di komisaris : Goenawan Mohamad, Bambang Harymurti; dan direksi digawangi : Santoso, Toriq Hadad dan Teddy Wibisana. Sehari-hari, operasional televisi ini dilaksanakan para video jurnalis profesional. Mereka sadar dan antusias untuk menjalankan profesi jurnalis yang mengabdi pada kepentingan publik. Mereka siap menghadirkan karya yang berbeda untuk pemirsa televisi.


Pada tahun pertama, 2009, TEMPO TV akan memproduksi dua macam acara : yakni talkshow Revenue Watch, dan feature tentang orang-orang yang menjadi sumber inspirasi karena mengolah kondisi sulit menjadi peluang kerja.

  1. Revenue Watch dimaksudkan untuk memberi ruang pada pengawasan pendapatan negara, terutama yang berasal dari sektor migas dan pajak. Pengawasan pendapatan ini sangat penting untuk memperbaiki transparansi dan digunakaannya pendapatan negara secara lebih bertanggung-jawab. Acara berdurasi 30 menit ini dikemas dalam perbincangan santai, meskipun mengangkat soal soal yang tergolong serius. Dilengkapi dengan feature dan infografis yang memperjelas persoalan, program ini diharapkan menjadi rujukan tentang sumber pendapatan negara yang perlu diketahui publik. Masyarakat berhak tahu, tentang pendapatan pemerintah.

  1. Feature tentang mereka yang dapat menjadi inspirasi, profil orang-orang yang dengan gagasan dan keuletannya telah mengubah kondisi sulit menjadi peluang ekonomi. Kegiatan mereka telah memberi solusi pada sulitnya penciptaan lapangan kerja di daerah masing masing. Profil orang-orang semacam ini penting untuk ditampilkan, terlebih di tengah krisis keuangan global yang dampaknya mulai kita rasakan. Orang-orang yang menjadi inspirasi cerita dalam feature ini, bekerja di akar rumput. Jarang mendapat perhatian media. TEMPO TV mengangkat mereka, dalam program berdurasi 30 menit, supaya menjadi sumber inspirasi bagi pemirsa.

Program-program TEMPO TV itu, sejak 6 April 2009 disiarkan di 12 televisi lokal yang menjadi rekanan dan jaringan TEMPO TV. Paket program tersedia sejak April 2009. Sedangkan trailer, versi satu menit dari program-program itu, akan ditampilkan di situs : www.tempointeraktif.com dan www.greenradio.fm.


TEMPO TV

Jln Utan Kayu 68H

Jakarta 13120

Wednesday, June 18, 2008

Melihat Negeri Paman Sam (1)



Tanggal 5-26 April 2008 saya dapat kesempatan diundang oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk mengikuti International Visitor Leadership Program, atas sponsor US Embassy Jakarta. Saya diundang untuk melihat kebebasan pers dan juga melihat stasiun televisi dan radio di 5 negara bagian negeri Paman Sam itu: Washington DC, New York, Springfield-Illinois, Houston-Texas, San Francisco-California. Berikut tulisan dari hasil rekaman perjalanan tersebut.

Perjalanan Yang Melelahkan

4 April 2008. Perjalanan Soekarno-Hatta Jakarta-Svarabhumi Bangkok lancar. Tapi nasib sial sesampainya di Bandara Bangkok. Saya tidak jadi nginap di Concourse Hotel karena pesawat ke Amerika berangkat tanggal 5 April. Gara-garanya, petugas Imigrasi bandara salah memberikan informasi tentang hotel itu. Mereka minta saya untuk menanyakan ke kantor informasi di luar. Namun setelah ke luar, saya tidak boleh masuk lagi, dan harus menunggu Boarding. Sedangkan waktu Boarding jam 8 pagi, ya akhirnya dengan terpaksa saya tidur di ruang tunggu sampai pagi.

5 April 2008. Perjalanan dari Bangkok ke Narita Tokyo sekitar 4 jam tidak ada hambatan berarti, hanya setengah jam sebelum mendarat, pesawat tiba-tiba turun sekiatr 10 detik, penumpang pada panik (termasuk aku). Tapi mendaratnya bagus.
Perjalanan Narita-Detroit sangat melelahkan. Puluhan lagu dan film yang tersedia sebagai fasilitas hiburan di pesawat serasa sudah semua aku putar, tapi pesawat belum juga sampai. Saya sekali-kali lihat monitor keberadaan pesawat masih saja berada di atas daratan Asia.

Sesampainya di Bandara Detroit, aku sempat lihat Bambang Sulastomo anggota DPR ikut antri pemeriksaan imigrasi. Nggak sempat ketemu, hanya lihat saja. Aku kena sial lagi! aku kena periksa intensive (dikira teroris kali!). saya punya surat undangan dari Departemen Luar Negeri Amerika. Mereka bertanya keberadaan bapak dan ibu sekarang dimana, lho sudah meninggal kok masih ditanya alamatnya... terus ditanya lagi dimana sekolahnya, ngapain ke Amerika, dsb2. Saya pun diambil sidik jari dan di foto-foto. Hampir satu jam pemeriksaan di Homeland security ini. Saya hanya berpikir, sebegitukah Amerika melindungi rakyatnya? Tapi konon, selain untuk alasan keamanan, pemerintah Amerika juga menjaga adanya imigran yang gelap. Karena banyak orang yang datang ke Amerika dan tidak mau kembali ke negara asalnya.

Perjalanan Detroit-Washington DC tidak lama. Hawa dingin langsung menyambutnya. Jarak Bandara-hotel tidak jauh, ongkos taxi US $ 22, padahal hanya sekitar 20 menit saja.

Malam pertama di Washington aku jalani dengan baik, walaupun kepala pusing karena kedinginan. Untuk itu AC kamar aku naikkan menjadi 80 derajat Franheit.

***

Hari Minggu 6 April 2008. Aku kedinginan!! Washington DC masih dalam ekor musim dingin. Temperatur, sekitar 20 derajat Celcius dan kadang-kadang masih ada gerimis. Pagi itu aku jalan-jalan ke depan Gedung Putih. Ke tempat itu saya jalan kaki (di Washington DC orang suka jalan kaki, karena kotanya selain bersih juga rapi dan aman). Jarak dari hotel Double Tree tempatku menginap, hanya sekitar 4-5 blok. Gedung yang di film-film seperti gedung besar sekali itu ternyata luasnya tidak lebih besar dari Istana Negara. Jalan raya di gedung ditutup, yang disengaja untuk memanjakan para pelancong atau para turis melihat-lihat atau mengambil gambar di depan gedung bersejarah sekaligus tempat pembuatan kebijakan Amerika itu. Termasuk aku juga ikutan mengambil gambar di sana. Tidak banyak pengamanan di sana. Hanya terlihat 2-3 polisi saja. Mereka sangat ramah.

Tak jauh dari Gedung Putih, ada tempat rekreasi yang biasa dipakai oleh masyarakat Amerika untuk rekreasi atau sekedar duduk-duduk atau bikin kegiatan sosial: Memorial Park, atau disebut juga National Mall, sebuah bangunan tinggi seperti Monas.

Saya pun jalan ke Museum Luar Angkasa, sebuah museum yang mengabadikan perkembangan penjelajahan luar angkasa. Tempat ini cukup banyak dikunjungi anak-anak sekolah. Para pengunjung bisa mendapatkan informasi tentang luar angkasa dan alat-alat yang pernah dipakai menjelajah. Hari Minggu konon memang hari rekreasi masyarakat, sehingga pengunjung di museum ini cukup padat.

Satu deretan dengan Museum Luar Angkasa, ada museum Botani, dan sejumlah museum Seni. Saya sempat mampir ke museum Botani. Sebuah museum untuk mendokumentasikan pohon dan tanaman yang ada di seluruh penjuru dunia. Saya sempat menemukan nama Indonesia muncul di tumbuhan Cincau, Salam, Cengkeh. Tidak semua tumbuhan ada di sana. Tapi mereka membuat iklim yang mirip dengan kondisi aslinya dengan pengaturan suhu dan jenis tanamannya. Misalnya ada ruang padang pasir, ruang hutan hujan tropis dan lainnya.

Sebelum kembali ke hotel, saya sempat lewat gedung termegah di Washington DC: Capitol Building. Saya sempat berfoto di belakang Capitol (bagian belakang ini justru yang sering dijadikan obyek foto). Ya biar menjadi bukti cerita ke anak cucu bahwa saya pernah ke Capitol. Dan hari Jumat nya nanti saya diundang untuk melihat-lihat Capitol, melalui prosedur resmi. (bersambung)

Thursday, June 12, 2008

ODA WATCH : PROYEK PLTPB SARULLA

oleh SAEKI Natsuko

Apa itu Proyek Panas Bumi Sarulla?

Proyek pembangunan PLTPB terbesar di dunia di Sarulla, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara oleh PT Medco Energi Internasional, Itochu Corporation (Jepang), Kyushu Electric Power Co, Inc. (Jepang), dan Ormat Technologies Co, Inc. (AS), dan untuk setiap kwh listrik yang dihasilkan akan dijual kepada PLN dengan harga $0,4622. Listrik yang dihasilkan diharapkan akan dapat memenuhi 1/3 dari kebutuhan listrik Propinsi Sumatera Utara. Rasio pembagian keuntungannya adalah PT Medco 37,5%, Itochu 25%, Kyushu Electric Power 25%, Ormat Technologies 12,5%. Biaya total pembangunannya adalah $800 juta dan dikatakan juga bahwa 70% dari dananya dikucurkan oleh JBIC (Japan Bank for International Cooperation) dan OPIC (Overseas Private Investment Corporation). Eksploitasi sumur akan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu satu di daerah Silangkitan sebesar 110 MW, dua di daerah Namora I Langit masing-masing sebesar 110 MW dan direncanakan selesai pada tahun 2010 - 2012.

-----

Pada bulan Agustus 2007, Indonesia dan Jepang sepakat menandatangani perjanjian kerja sama kemitraan EPA (Economic Partnership Agreement). EPA merupakan perjanjian perdagangan bebas bilateral pertama bagi Indonesia. Dan tentang hal ini, sebuah LSM Indonesia, Institut For Global Justice (IGJ), mengkritik bahwa perjanjian ini "merupakan sebuah bentuk strategi keamanan energi Jepang" dan "hanya akan memperkuat bentuk-bentuk penjajahan baru Jepang atas Indonesia". NINDJA telah memulai penelitian tentang pengaruh proyek eksploitasi energi yang dilaksanakan di bawah kerangka EPA ini terhadap masyarakat dan bagaimana reaksi masyarakat terhadapnya. Yang pertama, akan diulas tentang proyek PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Sarulla yang akan dibangun di Propinsi Sumatera Utara.

Indonesia dan Strategi Energi Jepang

Menjelang habisnya masa kontrak perjanjian jual-beli gas alam cair (LNG) yang akan jatuh sekitar tahun 2010 - 2011, Jepang dan Indonesia melakukan lobi-lobi diplomatik.

Bagi Jepang, posisi Indonesia sangat penting sebagai negara penyedia energi. Menurut data Departemen Luar Negeri Jepang tahun 2003, sebanyak 29,8% dari total impor gas (terbesar), 12,8% dari total impor batubara (ketiga terbanyak) dan 3,6% dari total impor minyak bumi (keenam terbanyak) berasal dari Indonesia. Selain itu, dilihat dari segi geopolitik, posisi Indonesia yang berada di selat Malaka juga merupakan faktor kunci bagi keamanan lalu lintas energi Jepang.

Sementara itu, Indonesia juga sedang mengalami kekurangan BBM yang serius sehingga terdapat pro dan kontra sehubungan dengan beberapa kali penaikan harga BBM. Jika saja harganya dinaikkan maka penduduk miskin yang sudah cukup menderita dengan PHK dan tingkat inflasi yang tinggi, akan terkena dampak yang serius. Pabrik pupuk di Aceh yang terpaksa ditutup karena produksi LNGnya berkurang. PLN pun juga tidak dapat menyalurkan
gas ke pembangkit-pembangkit listrik. Dengan latar belakang ini, wakil presiden Yusuf Kalla dalam setiap kali kunjungannya ke Jepang pada tahun 2006 dan tahun 2007, selalu menyerukan bahwa produksi gas akan diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri dan jika ada kelebihan barulah akan diekspor. Bersamaan dengan pernyataan-pernyataan tersebut, wakil presiden Yusuf Kalla juga meminta bantuan kerja sama dari Jepang untuk pengembangan ladang minyak dan gas baru serta pemanfaatan batubara sebagai sumber energi listrik yang lebih murah. Demikian, terdengar bahwa pernyataan-pernyataan ini lebih bersifat negosiasi bisnis untuk
mendapatkan bantuan keuangan dari Jepang daripada nasionalisme sumber daya dan asas pemerataan.

Bukan tidak mungkin EPA adalah salah satu titik temu dari lobi-lobi kedua negara ini. Pada 20 Agustus 2007, saat penandatanganan kesepakatan EPA oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Abe, disebutkan dalam pernyataan bersama bahwa perjanjian ini menetapkan kerangka yang berhubungan dengan perdagangan dan investasi dalam bidang sumber daya mineral dan energi dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan energi kedua negara. Pada hari yang sama juga dibuka Forum Bisnis Jepang Indonesia oleh Kadin, Keidanren dan JETRO (Japan External Trade Organization). Dari pihak Jepang, acara ini dihadiri oleh 200 orang pengusaha. Dan seperti yang telah diduga sebelumnya, dari 7 rencana proyek yang ditandatangani, 6 di antaranya adalah proyek eksploitasi energi. Proyek pembangunan PLTPB Sarulla termasuk di dalamnya.

Proyek yang ditandatangani dalam Forum Bisnis tanggal 20 Agustus 2007

1) Kadin$B!J(Bdiwakili oleh MS Hidayat$B!K(B dan JETRO$B!J(Bdiwakili oleh Hayashi Yasuo$B!K(Bakan bekerja sama dalam kerangka pelaksanaan EPA. Penempatan dan pengelolaan investment desk. 

2) Proyek PLTU Cirebon (IPP; Independent Power Producer) dengan kekuatan 660 MW. Proyek gabungan dari PLN, Marubeni dan KOMIPO (Korea Midland Power). Biaya total pembangunannya adalah $750 juta. Untuk setiap kWH dijual ke PLN dengan harga $0,4636 dan akan memasok listrik selama 30 tahun.

3) Proyek PLTPB Sarulla Sumatera Utara (IPP) dengan kekuatan 300 MW.

4) Proyek ekspansi PLTU Paiton(IPP) dengan kenaikan daya sebesar 800MW oleh PLN, PT Paiton Energy, Mitsui-Bussan, dan Tepco. PLTU ini akan memasok listrik selama 30 tahun sejak tahun 2011. Sedangkan biaya pembangunannya adalah $1 milyar.

5) Proyek bersama eksplorasi lignite di Kalimantan Selatan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, KOBELCO,Inc dan Sojitsu,Inc. yang memakan biaya total $1,3 milyar.

6) Proyek LPG$B!J(Bproyek peningkatan kualitas hidup Indonesia). Merupakan proyek bersama PT Pertamina dengan Itochu. Proyek ini berupa pembangunan dan pengelolaan fasilitas penampungan LPG untuk kebutuhan dalam negeri dan biaya total pembangunannya adalah $300 juta.

7) Proyek gabungan pembangunan pangkalan LNG Donggi-Senoro di Sulawesi Tengah oleh PT Pertamina, Medco, Mitsubushi. Pangkalan ini akan menjadi pangkalan LNG ke-4 di Indonesia untuk kepentingan ekspor ke Jepang. Biaya proyeknya adalah $1,2 milyar dengan kapasitas produksi pertahun sebesar 2 juta ton.

Proyek Panas Bumi Sarulla yang Berubah-ubah

PLTPB Sarulla adalah proyek yang tertunda selama hampir 15 tahun. Bersama dengan Pertamina, UNOCAL, sebuah perusahaan minyak Amerika yang pernah dituntut di pengadilan karena pelanggaran HAM saat membangun pipa LNG dengan junta militer Birma tahun 1994 itu telah mulai proyek eksploitasi. Namun, proyek ini diberhentikan karena krisis moneter oleh Keppres No.39 tahun 1997.

Proyek ini kemudian dibuka kembali dengan Keppres No.15 tahun 2002 tetapi karena biaya pengembangannya semakin membengkak, UNOCAL secara resmi menyatakan berhenti dari proyek. Pada bulan Juli 2003 UNOCAL menjual proyek ini ke PLN dan menyatakan bahwa sebagai gantinya investasi yang telah dikeluarkan sebesar 60 juta dolar Amerika akan diganti oleh PLN.

Setelah itu pun jalannya proyek ini juga tidak transparan. Pada tanggal 1 April 2004, Pertamina dan anak perusahaan PLN, PT Geo Dipa Energi berhasil memenangkan tender PLN tetapi gagal dalam pengumpulan investasi. Menurut LSM setempat, hal ini disebabkan tidak adanya perusahaan asuransi yang bersedia menjamin pencairan dana terhadap bank sebab daerah Sarulla terletak di atas patahan aktif gempa bumi. Akhirnya pada tanggal 25 Juli 2006, PLN mengirimkan LoI ke komsorsium Medco.

Yang masuk dalam konsorsium Medco adalah Medco Energi International milik Arifin Panigoro (mantan ketua fraksi PDI-P), Itochu Corporation dan Ormat Technologies (perusahaan Amerika untuk alat-alat generator), dengan proporsi kepemilikan saham masing-masing 62,5%, 25%, 12,5%. Akan tetapi, pada bulan Oktober 2007, Kyushu Electric Power membeli saham Medco
sebanyak 25% dari total saham sehingga perusahaan Jepang menguasai setengah dari kepemilikan.

Dengan berubah-ubahnya proses jalannya proyek, penduduk seperti terombang-ambing dalam ketidakpastian. Penduduk yang tanahnya dibebaskan pada masa UNOCAL mulai bertani kembali setelah diumumkannya pemberhentian proyek. Selain itu banyak juga orang tua yang menyetujui pembebasan tanah dan menyekolahkan anaknya ke sekolah teknik perlistrikan karena percaya bahwa kesempatan kerja akan terbuka dengan kehadiran proyek.

Kondisi Lapangan yang tanpa Informasi

Pada pertengahan Februari 2008, penulis sempat mengunjungi Sarulla. Di dalam perjalanan selama 7 jam dari Medan terhampar pemandangan ladang kelapa sawit. Entah itu jenis hibrida ataukah buah kelapa sawit, tumbuh dekat sekali dari tanah. Setelah melampaui kota Prapat di tepi danau  Toba, kendaraan lewat dekat beberapa proyek yang terkenal dengan kontribusi besarnya terhadap kerusakan lingkungan seperti Asahan Aluminium (*1), dan PT Inti Indorayon Utama (*2). Di Porsea, tempat PT Inti Indorayon Utama beroperasi, tercium bau busuk yang menyengat dari limbah pabrik, membuat saya ingin muntah-muntah saja rasanya.

Yang pertama kali saya kunjungi adalah Desa Pangaloan, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara. Yaitu desa yang terletak di sebelah daerah Silangkitan (110MW). Kata "Pangaloan" dalam bahasa Batak berarti "perlawanan". Namun yang saya saksikan di sana adalah para penduduk yang bahkan tidak punya informasi untuk mengadakan perlawanan.

Menurut cerita seorang pendeta, pada tanggal 5 Februari 2008 diadakan sosialisasi kepada penduduk untuk menjelaskan proyek di bekas base camp UNOCAL. Akan tetapi yang diundang hanya sebagian saja dari penduduk. Pendeta tersebut kecewa karena penduduk yang diundang pun telah dibriefing dulu sebelumnya. Penduduk tidak mengetahui dari mana sumber dana
PLTPB Sarulla dan walaupun mengetahui istilah AMDAL, tapi tidak paham betul arti kata tersebut. "Istilahnya asal ada tuak dan tambul mereka-mereka ini pastilah menerima proyek," kata pendeta tersebut. "Walaupun dikatakan bahwa kesempatan kerja akan meningkat. Namun itu disesuaikan juga dengan kemampuan penduduk. Bagaimana jika akhirnya penduduk ini hanya diberi pekerjaan mengangkut batu saja?" demikian ungkapnya.

Sosialisasi tanggal 5 Februari tersebut diselenggarakan oleh 4 camat dari daerah yang dipakai untuk proyek (Kec. Pahae Jae, Kec. Pahae Julu, Kec. Purba Tua dan Kec. Simangumban) dan dihadiri oleh bupati Tananuli Utara, Ketua DPRD, Kapolres, Danrem, Bappeda, tokoh-tokoh masyarakat dan para pemilik tanah. Menurut berita, ada juga peserta dari Pertamina, PLN dan dari Konsorsium, termasuk dari Itochu 3 orang.
Menurut seorang pengusaha yang terlibat dalam proyek ini sejak masa UNOCAL mengatakan bahwa pertemuan ini hanyalah untuk formalitas belaka. "Selama 3 jam kami makan-makan dan kami hanya diberi penjelasan bahwa proyek ini ramah lingkungan. Penduduk yang diundang hanya menyampaikan harapan-harapannya, sedangkan pihak perusahaan menyampaikan yang baik-baik saja. Untuk pembangunan PLTPB, akan digali sumur-sumur panas bumi  sebanyak 43 lubang dan untuk setiap sumur, 1 hektar tanah harus dibebaskan.  Dari segi lapangan kerja, karena proyek ini tidak begitu menyerap tenaga kerja, walaupun kebutuhan akan tenaga kerja naik pada saat pembangunan. Tapi itu hanya untuk sementara saja. Pada masa UNOCAL terdapat 300 orang yang dipekerjakan. Namun akhirnya hanya puluhan orang saja yang
tetap bekerja."

Pada dasarnya penduduk harus diikutsertakan sejak proyek berada dalam fase perencanaan. Apalagi dalam proyek panas bumi Sarulla yang berubah-ubah terus dalam kurun waktu 15 tahun ini. Namun sayangnya tetap saja tidak ada transparansi informasi terhadap penduduk. Tidak hanya itu, penduduk juga seperti dibatasi dalam pencarian informasi. Demikian yang dialami oleh pendeta tersebut di atas. Pada natal 2006, pendeta ini mengumpulkan penduduk karena dirasa pengumpulan informasi adalah hal yang penting. Tetapi dia justru ditentang oleh camat.

Bagaimana Jika Sawah yang Menafkahi Mereka ini Hilang?

Apakah yang sebenarnya dirasakan oleh penduduk yang dibebaskan tanah dan bangunannya?

Seorang laki-laki yang memiliki sawah di dekat sumur Silangkitan yang akan dibebaskan, turut hadir dalam sosialisasi tanggal 5 Februari dan kepadanya dijelaskan bahwa kesempatan kerja akan meningkat. Namun yang dia bisa hanyalah membajak sawah saja. "Ada juga informasi bahwa lapangan pekerjaan akan bertambah. Tapi itu disesuaikan dengan kemampuan. Aku kan hanya tahu bagaimana caranya membajak sawah. Jangan paksa aku bawa mobil!"

Dia menunjukkan sikap yang menentang pembebasan tanah. "Dengan sawah ini, sudah berapa anak-anak aku yang bisa aku sekolahkan. 8 orang aku biayai. Ada juga yang masih mahasiswa. Setelah panen, aku jual beras dan aku bayar uang sekolah. Asal ada ini saja, aku pun juga bisa membiayai cucu-cucu. Penghasilan kami tergantung pada tanah ini. Kalau dijual bagaimana kami harus hidup?"

Di dekat sumur Silangkitan ini terdapat 3 rumah. Tidak hanya dibebaskan tanahnya tetapi juga harus dipindahkan. Menurut informasi pendeta yang lain, pada saat penguburan anggota jemaat, mereka didatangi polisi lantaran hendak menguburkan jenazah di tempat itu walaupun penduduk tersebut sudah bersedia pindah. Terdapat pula informasi yang mengatakan bahwa  1 m2 dijual dengan harga 150 ribu rupiah.

Tokoh Masyarakat yang Menyetujui Pelaksanaan Proyek

Menurut Sahat Maruli Pane, atau biasa dipanggil Budiman Pane, seorang kontraktor dari Desa Sigulung-gulung, Kecamatan Pahae Jae adalah tokoh masyarakat yang menjabat sebagai ketua PAN Cabang Tapanuli Utara. Dia hadir dalam sosialisasi tanggal 5 Februari, mewakili daerahnya dan turut menjadi pembicara. Demikian kisah yang saya dengar di warung "Bahagia" yang dikelola oleh istrinya.

Budiman giat dalam usaha-usaha memerangi penebangan liar dan dia berpikir bahwa lingkungan itu penting. Namun dia menjelaskan bahwa sebelum menyampaikan efek negatif dari proyek, dia rasa penting untuk membicarakan hal-hal yang positif lebih dahulu.

Ada 2 efek yang dipertimbangkan oleh Budiman. Yang pertama adalah peningkatan pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara. Jika PTLPB beroperasi maka akan terjadi pendapatan sebesar 60 milyar rupiah. Yang kedua adalah peningkatan kesempatan kerja. Pembangunan PLTPB diperkirakan akan menyerap 3000 - 5000 orang pekerja. Daya ekonomi penduduk akan naik sehingga pasar akan terstimulasi. Sekarang ini daya ekonomi penduduk demikian lemahnya sehingga 20 buah pisang goreng saja tak laku. Budiman juga bangga karena bupati menghampirinya setelah sosialisasi dan berkata, "Terima kasih atas sambutannya. Yang tidak begitu pedas seperti biasanya".

Saya kira Budiman telah menghitung juga keuntungan bisnisnya dengan proyek ini. Namun walaupun Budiman memperoleh keuntungan langsung dengan proyek ini, dia juga tidak bisa menutupi kekhawatirannya. "Konsorsium juga mempertimbangkan masalah lingkungan. Namun kita tetap perlu hati-hati. Jika tidak, maka bukan tidak mungkin berkat ini akan berubah menjadi petaka. Saya tidak ingin dikritik sebagai anti pembangunan. Hanya saja jika ada pengaruh negatif tentu saja saya akan menolak PLTPB ini. Saya ingin mendapat bahan-bahan untuk mengkritik."

Dari pernyataan Budiman, dapat diketahui bahwa tokoh-tokoh masyarakat pun juga tidak memiliki informasi yang cukup. Selanjutnya Budiman menambahkan akan perlunya pengawasan oleh NGO-NGO Jepang apakah hasil pembangunan tersebut telah sampai atau tidak kepada rakyat terhadap pemerintah Jepang yang telah mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk pembangunan di Indonesia.

Apakah PLTPB itu Ramah Lingkungan?

Panas Bumi dianggap energi yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan. Namun jika dilihat dari jangka pembangunan sejak perencanaan hingga pengoperasian yang panjang, sulitnya eksplorasi lokasi munculnya uap panas, pelapukan pipa-pipa dan kekhawatiran akan pencemaran oleh logam berat, maka sebenarnya masih ada banyak masalah. Di daerah Schwarzwald di Jerman, dilaporkan juga kerusakan bangunan yang diperkirakan disebabkan oleh PLTPB.

AMDAL masih belum diumumkan (sedang direvisi). Penduduk yang hanya mendengar sisi positif dari proyek juga ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di tanah tempat mereka tinggal. Agar tidak terjadi pengrusakan lingkungan lebih lanjut terhadap tempat tinggal penduduk di Propinsi Sumatera Utara, maka pengikutsertaan warga dalam proyek dan memberikan informasi yang transparan kepada penduduk merupakan hal yang mendesak.

*1 Atas usaha dari Kubota Yutaka, Presdir Nihon Koei, Indonesia mengeluarkan 41,8% dan Jepang (setengah dari OECF dan setengah dari perusahaan swasta (5 perusahaan pengolahan aluminium dan 7 perusahaan dagang)) mengeluarkan 58,9%. Di Jepang, proyek ini menjadi proyek negara karena membantu masuknya perusahaan pengolah aluminium Jepang ke Indonesia dengan penyediaan tenaga listrik murah. Konstruksinya dimulai tahun 1978 dan berakhir November 1984. Mula-mula dana yang dibutuhkan adalah 250 milyar yen. Namun kemudian membengkak hingga 400 milyar yen. Adapun, 87% dari nilai investasinya ditanggung oleh Jepang. Namun, setelah proyek ini selesai dioperasikan, pengeksporan aluminiumnya harus menunggu beberapa tahun sampai harganya stabil.

*2 PT Inti Indorayon Utama yang dimiliki oleh keluarga Soeharto (Grup Salim, Grup Tirtamas) beserta kroninya (Grup Marisan Nusantara) sejak mulai beroperasi pada paruh kedua dasawarsa 80-an terkenal dengan aksi penembakan, penganiayaan, penangkapan terhadap penduduk yang protes terhadap pengrusakan hutan, polusi dan pembebasan tanah ilegal. Pada tahun 1998, setelah lengsernya Soeharto, pengoperasian perusahaan berhenti dan pada tahun 2003 mulai beroperasi lagi dengan nama PT Toba Pulp Lestari.

----------
Network for Indonesian Democracy, Japan (NINDJA)
HP: +62-811-683996 http://www.nindja.org

Monday, March 24, 2008

INVESTASI DI PAPUA: Berkah atau Petaka?


By Eri Sutrisno

Provinsi Papua yang menempati setengah bagian Barat Pulau New Guinea, membujur dari Barat ke Timur ( Sorong-Jayapura) sepanjang 1.200 km dan sebelah Selatan dari Sorong ke Merauke sepanjang 1.700 Km serta dari Utara ke Selatan (Jayapura-Merauke) sepanjang 736 Km yang berbatasan langsung dengan negara PNG. Wilayah ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjanjikan peluang untuk berbisnis dan berkembang. Tanah luas ini dipenuhi oleh hutan, berjuta hektar lahan cocok untuk usaha pertanian demikian juga dengan lautnya dengan keanekaragaman biotanya.
Kini, setelah terpilih sebagai gubernur Papua, Barnabas Phengga Suebu SH, kembali bergerak agar investor berminat berinvestasi di Papua. Sejumlah kunjungan kerja dan pertemuan dengan calon investor ia lakukan. Dari Singapura hingga dataran Tiongkok ia berkunjung, dan berpromosi.
Menurut paparan Bas Suebu dihadapan para calon investor dari Cina di gedung Negara beberapa waktu lalu, Papua saat ini terdapat 15 juta hektar dari hutan produksi, mencapai sekitar 540 juta meter kubik produksi kayu untuk dipasarkan. Papua juga terdapat 5 juta hektar lahan untuk tanaman pangan yang tersedia atau sekitar 2.36 persen lahan yang dapat diolah. Lahan ini yang konon akan disediakan sebagai lahan perkebunan singkong dan sawait sebagai bahan dasar ethanol dan biodiesel.
Dengan area 2.000 mil Garis pantai, dan kawasan perairan sekitar 228.000 km2, juga ribuan pulau-pulau kecil, Papua merupakan salah satu tempat terkaya di dunia yang mengandung spesies karang yang terbaik. Juga area hutan mangrove terbaik pula. Beranekaragam species ikan yang dapat diperdagangkan, Udang karang, udang, dan hasil laut lainnya. Potensi sumber daya bahari ini sekitar 1,3 juta ton per tahun.
Di bidang tambang, minyak dan gas bumi, Papua ternyata masih memiliki cadangan emas dan tembaga di wilayah konsensi PT. Freeport Indonesia sebanyak 2,5 miliar ton. Dan Papua juga mempunyai cadangan Gas dan Minyak yang sangat besar tersedia di Yapen Waropen dan Mamberamo.
Selain itu keanekaragaman hayati Papua sudah dikenal di dunia. Di Papua, hidup ribuan spesies endemik, sekitar 100 spesies ditemukan pada tahun 2005. Keanekaragaman hayati ini bisa menjadi potensi wisata alam yang menarik. Selain potensi wisata lautan dan ekositem karang, pulau-pulau kecil, pantai, kawasan pegunungan, gunung tertinggi, dan puncak gunung bersalju. Juga seni ukir yang indah dan sudah dikenal di dunia seperti :Asmat, Kamoro, Dani, Sentani, dan lain sebagainya akan menjadi daya tarik tersendiri.
Hasil kerja keras Bas Suebu berpromosi tersebut, sejumlah investor dari dua negara yang mempunyai investasi terbesar di dunia yaitu Cina dan Korea telah membangun komitmen berinvestasi di Papua. Salah satunya, mereka akan membangun pabrik etanol terbesar di dunia di Papua dan akan membuka perkebunan singkong dan kelapa sawit dengan luas lahan 5000 hektar yang berlokasi di kabupaten Mimika dan Yahukimo.
Pada Sabtu 25 November lalu, Barnabas Suebu,SH bersama investornya yang didampingi Tim Ahlinya Prof, Mr. Nai Fan Shao, telah meninjau lokasi perkebunan yang akan dimulai pembangunannya tahun 2007 itu. Para investor itu juga sebelumnya telah melakukan peninjauan lokasi perkebunan di kabupaten Jayapura dan di sekitar aliran sungai Mamberamo.
Sementara itu, beberapa investor yang lain tertarik untuk menanamkan modalnya di bidang perikanan. Mereka juga telah berkunjung ke Biak. Dulu, di Biak telah dibangun pabrik pengalengan ikan. Namun, pabrik itu bangkrut konon karena buruknya manajemen.

Untuk menarik investor masuk ke Papua, Bas Suebu juga berjanji mempermudah pelayanan perijinan. Ia mengatakan akan membuat sistem pelayanan satu atap untuk memfasilitasi para investor dalam mendapatkan informasi, pemrosesan ijin,dan lain sebagainya. Ia juga akan melakukan pengurangan pajak dan atau bahkan akan membebaskan pajak (yang berkaitan dengan wilayah — KAPET). Mempermudah ijin melakukan proses usaha dan menyediakan pendidikan lokal dan pelatihan kepada buruh kasar. Dan yang paling penting bekerjasama dan mendukung komunitas adat dalam bentuk, melibatkan dalam pemilikan saham dalam bisnis.

Gubernur juga akan mendirikan Badan Pengembangan Manajemen Sumber Daya sebagai pusat data, untuk mengkoordinir pemanfaatan sumber daya alam di Papua secara berkelanjutan, baik mengkoordinir proses perencanaan yang berhubungan dengan ruang/tempat.

Daerah Prioritas untuk Investasi
1. Mamberamo dan sekitarnya;
2. Biak-Teluk Cenderawasih;
3. Mimika-Yahukimo-Pegunungan Tengah;
4. Merauke dan sekitarnya;
MAMBERAMO DAN SEKITARNYA
1. Lebih dari 6 juta hektar
2. Potensi raksasa untuk pembangkit listrik tenaga air, Banyak sekali lahan olahan bagi produksi tanaman pertanian, tanaman industri, Industri pengolahan logam: alumunium, baja, emas, tembaga
3. Dalam waktu dekat akan diproduksi ethanol yang berkelas internasional (cas sava, sago) dan bio-diesel (minyak kelapa sawit)
4. Wisata alam yang menakjubkan : ratusan dari endemic tumbuhan dan fauna yang terdapat di gunung Foja
5. Komitmen pemerintah provinsi untuk membangun infrastruktur-insfratruktur penting yang akan dimulai pada tahun 2007: jalan, pelabuhan dan jembatan.

BIAK – TELUK CENDERAWASIH
1. Jalan tembus terpanjang di Indonesia
2. Hasil laut yang melimpah: Ikan, Udang karang, teripang, dan lainnya
3. Daerah utama menjadi tujuan wisata alam: Timika (padang golf di hutan tropis, puncak gunung bersalju), Wamena (Budaya pegunungan dan lembah dan daerah dataran rendah), Teluk Cenderawasih (taman laut)
4. Potensi luar biasa untuk :
5. Fasilitas Bongkar-muat bertaraf international
6. Peluncuran Satelit
7. Kawasan eksport dan perdagangan bebas
8. Perdangan langsung bertaraf internasional
9. Komitmen pemerintah provinsi untuk bekerjasama dengan para invenstor membangun dan mengembangkan infrastruktur-insfratruktur penting yang akan dimulai pada tahun 2007: pelabuhan udara,pelabuhan laut, hotel, kawasan industri/perdagangan dan lain-lain.

MIMIKA – YAHUKIMO – PEGUNUNGAN TENGAH
1. Daerah pengembangan pertanian dataran rendah yang
2. Luas : kelapa sawit, kakao, dsb
3. Hasil pertanian pegunungan : Kopi, Buah Merah
4. Wisata Alam: Taman Nasional Lorentz (warisan dunia) – dari pantai samapi puncak gunung bersalju
5. Kadungan hasil tambangan : emas, tembaga, dan logam-logam lainnya
6. Adanya komitmen Pemerintah Provinsi untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur penting yang akan dimulai pada Tahun 2007: Dermaga sungai di Papua bagian selatan, jalan, jalan tembus (Dekai-Yahukimo).

MERAUKE DAN SEKITARNYA
1. Daerah berpotensi untuk pertanian dan tanaman agribisnis dan tanaman industri : padi, tebu, minyak kelapa sawit
2. Daerah berpotensi untuk hutan perkebunan industri
3. Industri perikanan
4. Seni patung ternama dunia: Asmat
5. Wisata Alam: Taman Nasional Wasur (ada hubungan dengan Taman Nasional Tunda in PNG, dan Taman Nasional Kakadoo di Australia).

Sepanjang tahun 2006 ada sembilan pengusaha yang melakukan investasi di Papua. Enam di Papua dan tiga di Irianjaya Barat. Mereka sudah memiliki surat persetujuan penanaman modal. Sementara investasi yang masuk ke Papua dan Irianjaya Barat sejak 2003 – 2005 sebanyak 81 investor. Dari jumlah itu, 38 perusahaan belum aktif, dan 13 perusahaan stagnan.

Calon Investor Baru
Jumlah perusahaan besar dan perusahaan multinasional yang beroperasi di Papua, tampaknya akan semakin bertambah banyak. Mengapa? Salah satu policy Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH adalah mengundang masuknya investasi secara besar-besaran ke Papua untuk menumbuhkan perekonomian di pulau paling Timur Indonesia itu. Dan hasilnya sejumlah perusahaan besar itu sudah melamar untuk berinvestasi di Papua.
Sebagian besar para investor yang akan berinvestasi itu, telah melakukan serangkaian survey dan kini tinggal menunggu turunnya penetapan lahan oleh Gubernur Provinsi Papua, ijin dari Pemeritah Pusat serta Bupati setempat. Para investor itu diantaranya, Sinar Mas, Rajawali Cooporation, Garuda Mas, PT. Velda yaitu salah satu BUMN Malaysia, dan Medco sebuah perusahaan bergerak di bidang perminyakan ini sekarang tertarik mengola kelapa sawit. Selanjutnya, akan ada investor besar Trans Pacific yang merupakan gabungan pengusaha asal Jakarta, Singapura dan Cina yang akan bergerak di bidang bio fuel (ethanol). Selain itu, ada investor kelas menengah telah menyatakan kesediaan untuk berinvestasi di bidang kelapa sawit. Mereka diantaranya, Korina Jaya, Gaharu Prima Lestari dan Awi Jaya.
Sedangkan untuk pelaksanaan actionnya, baru akan diawali pada tahun 2008 mendatang.
Investasi yang akan masuk di Papua dalam tahun ini tidak hanya pada bidang perkebunan. Salah satu Investor asal Cina telah menyatakan keinginannya untuk berinvestasi di bidang infrastruktur.
PT. Sinar Mas akan melamar untuk pembukaan kebun lahan kelapa sawit dengan areal seluas 1 juta hektar untuk menghasilkan bahan bakar non BBM bio diesel. Pembukaan kebun kelapa sawit pihak Sinar Mas direncanakan di 5 Kabupaten Papua, yakni Kabupaten Boven Digoel, Mappi, Merauke, Sarmi dan Kabupaten Jayapura. Lahan kelapa sawit di areal seluas 1 juta hektar ini, akan menghasilkan produksi sedikitnya 130 ribu barel per hari. Direncanakan akan ada investor asing asal Cina yang akan memproduksi pabrik Etanol di Papua. Pembangunan pabrik etanol ini, melalui pembukaan kebun singkong di dataran Sarmi dan Mamberamo dengan luas lahan diperkirakan sekitar 1 juta hektar, sama seperti pihak Sinar Mas.
Bahkan menurut informasi, selain Sinar Mas dan pengusaha Cina, juga konglomerat Malaysia Genting Bhd tertarik membangun perkebunan untuk bahan baku biofuel (bahan bakar nabati/BBN) tiga juta hektare (ha) di Papua. Total investasi diperkirakan mencapai Rp 52,44 triliun-55,44 triliun. Genthing konon saat ini sudah diakuisisi ke dalam PT Velda yang merupakan pabrikan sawit terbesar.
Dari perkebunan tiga juta ha itu, Sinar Mas Group akan menanam sawit satu juta ha untuk BBN biodiesel,sedangkan investor Cina membangun 1 juta ha kebun singkong untuk biofuel etanol. Sementara itu, sisanya akan dibangun Malaysia Genting Bhd.
Total investasi di perkebunan tersebut diperkirakan mencapai Rp 21,63 triliun-24,63 triliun, dengan asumsi pembangunan 1 ha kebun butuh biaya Rp 21,63 juta-24,63 juta per hektare.
Lahan sawit 1 juta ha itu bisa menghasilkan biofuel 130 ribu barel lebih per hari.
Sementara itu, AFP melaporkan, Genting berencana menginvestasikan dana hingga US$ 3 miliar (Rp 27,31 triliun) untuk memproduksi biofuel di Indonesia. Investasi itu hanya terpaut sedikit dari dana yang dialokasikan untuk proyek resor dan kasino di Pulau Sentosa, Singapura, sebesar US$ 3,2 miliar. Investasi yang akan difokuskan di wilayah Papua dilakukan melalui unit usaha yang berbasis di Singapura, Genting Biofuels Asia Pte Ltd.
Untuk investor dari Cina, mereka akan membangun kebun singkong di dataran Sarmi dan Mamberamo, berikut pabrik etanolnya. Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian (Deptan) Sutarto Alimoeso memperkirakan, biaya investasi untuk kebun singkong sekitar Rp 3,5 juta per hektare, sehingga diperlukan dana Rp 3,5 triliun untuk membangun satu juta hektare kebun.
Sebuah perusahaan terkenal di India yang bergerak di bidang perkebunan akan memulai kegiatan investasi di Merauke pada Juni 2006. Investasi senilai 60 juta dollar AS itu membutuhkan lahan 40.000 hektar untuk lahan kelapa sawit dan tebu, serta akan menyerap 4.000 tenaga kerja.
Kepala Dinas Perkebunan Merauke Kaleb Mnubopiom menyatakan, PT Crebs Chemical asal India itu di Merauke bernama PT Crebs Indomandiri. Lahan perkebunan terdapat di Distrik Jagebob, sekitar 90 kilometer dari Merauke. Pembebasan lahan akan dilakukan April-Mei 2006.
Papan nama perusahaan itu telah dipasang di Distrik Jagebob bakal lokasi perkebunan itu. Mereka juga telah memiliki kantor di Merauke, membuka rekening di bank untuk dollar dan rupiah.
Dari lahan 40.000 hektar itu, 20.000 hektar untuk kebun sawit dan 20.000 hektar untuk tebu. Tahap pertama yang akan dibuka adalah perkebunan tebu, disusul pabrik tebu. Lahan seluas itu merupakan investasi awal dan akan berkembang kalau sukses.
Sesuai dengan kesepakatan pihak perusahaan dengan masyarakat adat setempat, pembebasan lahan 40.000 hektar itu dihargai Rp 500.000 per hektar—nilai seluruhnya Rp 20 miliar. Penyerahan uang ganti rugi hak ulayat rencananya dilakukan April-Mei 2006. Pihak Badan Pertanahan Nasional Merauke sedang melakukan pengukuran batas tanah, dan pengukuran hak ulayat sejumlah suku di Distrik Jagebob.
Penduduk asli dilibatkan sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya. Lokasi perusahaan sekitar 90 kilometer dari Merauke sehingga keamanan secara keseluruhan juga menjadi tanggung jawab masyarakat sekitar.
Perusahaan ini adalah perusahaan pertama di bidang perkebunan yang beroperasi di Merauke. Sebelumnya PT Sampoerna juga berminat investasi di bidang perkebunan tebu, namun hingga kini tidak ada kepastian.
PT Korindo Group—di Kabupaten Boven Digoel juga ingin investasi di bidang perkebunan sawit dan jagung di Merauke di areal 40.000 hektar. Tahun ini mereka akan bicara dengan komunitas adat pemilik hak ulayat Distrik Okaba dan Muting.
Merauke sangat potensial untuk usaha perkebunan dan pertanian terutama untuk tebu, kelapa sawit, karet, dan kelapa. Areal potensial untuk itu ada sekitar 50 juta hektar, kini baru dimanfaatkan sekitar 200.000 hektar termasuk lahan transmigrasi.
Gubernur Irjabar dan Gubernur Papua meresmikan pabrik plywood di Kampung Aroba, Kecamatan Babo, Kabupaten Teluk Bintuni, Irjabar, 29 Januari 2007. Pabrik playwood ini didirikan oleh PT Biak Venir Jaya dengan pertimbangan tingginya kebutuhan pasar ekspor akan produk plywood berkualitas. Pabrik milik salah satu anak perusahaan Media Group ini juga diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Irjabar dan Papua.
Pemimpin Media Group Surya Paloh menyatakan, pabrik plywood ini dibangun
untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat lokal. Untuk itu, pada
tahap pertama, pabrik ini mampu menyerap 370 tenaga kerja dan akan ditingkatkan hingga mencapai seribu orang. Selain itu, Surya menambahkan, kehadiran pabrik
plywood di Teluk Bintuni ini juga dimaksudkan untuk membuka keterisolasian daerah. Pabrik yang dibangun di lahan seluas 100 hektare tersebut memiliki kapasitas
produksi 120 ribu meter kubik plywood per tahun. Untuk memenuhinya dibutuhkan bahan baku kayu log sekitar 240 ribu meter kubik per tahun, yang banyak terdapat di daerah Bintuni.
Staf ahli gubernur, DR Agus Sumule, mengatakan hingga akhir Mei 2006, belum ada satupun investor yang secara serius menanamkan modalnya di Papua. Menurutnya, sampai sekarang ini belum ada penandatanganan MOU atau penyerahan uang jaminan dari para investor di bank-bank di Papua.
Sementara itu sambil menunggu kesungguhan investor, pemerintah propinsi Papua sedang mempersiapkan aturan hukum Peraturan Daerah Khusus sebagai turunan dari UU Nomer 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang mengatur tentang Hak Atas Tanah dan Hak Pemanfaatan Hutan. Karena gubernur mempunyai komitmen untuk melaksanakan UU No 21 mengenai tanah di Papua adalah milik rakyat Papua bukan milik negara. Sehingga rakyat harus dilibatkan dalam investasi.
”Dewan adat Papua tidak alergi terhadap investasi yang akan dibuka di Papua. Tapi pengalaman membuktikan bahwa masyarakat adat selalu menjadi korban. Mereka tidak pernah dilibatkan. Kami sedang memperjuangkan supaya harus diberikan posisi yang jelas bagi masyarakat adat. Pemerintah harus sadar bahwa semua hutan, laut, gunung, tanah dan segala isi perut bumi Papua ini ada pemiliknya, yakni masyarakat adat. Karena itu, pemerintah harus buka diri dan memberikan ruang untuk pemilik hak ulayat.
Masyarakat adat harus diajak bicara, jika tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kesalahan Freeport akan berulang di perusahaan baru nanti.
Dalam pembicaraan dengan masyarakat adat, harus disepakati batas-batas hak pemerintah dan investor. Dengan demikian, hak masyarakat adat jelas dan dijamin tidak terjadi lagi kesalahan di kemudian hari.
Saat ini pemerintah memang telah mengajak masyarakat adat dan DAP dilibatkan dalam proses awal. Kami berharap masyarakat adat terus dihargai haknya, dilibatkan sebagai penentu. Kewenangan pengelolaan hak ulayat itu ada di tangan masyarakat adat yang merupakan pemilik hak ulayat. Kami di DAP biasanya berkomunikasi dengan dewan adat wilayah. Dewan adat wilayah akan berkomunikasi dengan masyarakat adat di wilayahnya. DAP tidak bisa melangkahi mereka masyarakat adat.”
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, Toto Purwanto mengatakan, sebanyak empat perusahaan di Papua sudah melakukan kontrak karya pelaksanaan eksplorasi tambang emas. Keempat perusahaan itu, yakni PT. Freeport Indonesia (PTFI) Block B di Kabupaten Mimika, PT. Nabire Bhakti Maining di Kabupaten Paniai, PT. Irja Estern di Kabupaten Paniai dan PT. Iriana Mutiara Indenberg di Senggi Kabupaten Keerom. Sementara itu, sebanyak 13 perusahaan Kuasa Pertambangan (KP) telah ikut mengajukan pelaksanaan Kontrak Karya, untuk melakukan eksplorasi di Papua. Pengajuan 13 KP ini tinggal menunggu persetujuan dari Pemerintah Pusat.
Dikatakan, dari 4 perusahaan yang telah Kontrak Karya, 2 diantaranya yakni PTFI dan PT. Nabire Bhakti Maining masih melakukan penundaan tahap eksplorasi. Sedangkan untuk 2 perusahaan lainnya, telah melakukan tahap eksplorasi bahkan 1 diantaranya telah selesai dan tinggal melakukan pengeboran atau penambangan emas. PT.Iriana Mutiara Indenberg sekarang sudah masuk pada tahap eksplorasi akhir dan setelah itu tinggal melakukan evaluasi baru bisa diketahui nilai kandungan emasnya. Kalau sudah ketahuan baru dia lakukan kegiatan penambangan emas. Sedangkan PT. Irja Estern sudah selesai melakukan eksplorasi hingga evaluasi. Perusahaan ini tinggal melakukan pengeboran namun masih menunggu ijin pembukaan 8 hektar hutan oleh Dinas Kehuatanan Provinsi Papua.
Penambangan emas oleh PT. Iriana Mutiara Indenberg di Keerom dan PT. Irja Estern sudah masuk pada tahap akhir. Dia memprediksikan sekitar 2-3 tahun kedepan, 2 perusahaan tersebut sudah bisa melakukan kegiatan penambangan apabila segala sesuatu tentang perijinan telah diterbitkan.

Yang lama Tetap berkuasa

1. PT Freeport Indonesia Inc.
Di ketinggian 4200 m di tanah Papua, Freeport McMoran (FM), perusahaan induk PT. Freeport Indonesia menguasai tambang emas terbesar di dunia dengan cadangan terukur kurang lebih 3046 ton emas, 31 juta ton tembaga, dan 10 ribu ton lebih perak tersisa di pegunungan Papua. Berdasarkan perhitungan kasar, cadangan ini diperkirakan masih akan bisa dikeruk hingga 34 tahun mendatang.
Menurut catatan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sejak 1991 hingga tahun 2002, PT Freeport memproduksi total 6.6 juta ton tembaga, 706 ton emas, dan 1.3 juta ton perak. Dari sumber data yang sama, produksi emas, tembaga, dan perak Freeport selama 11 tahun setara dengan 8 milyar US$. Sementara perhitungan kasar produksi tembaga dan emas pada tahun 2004 dari lubang Grasberg setara dengan 1.5 milyar US$.
Berdasarkan laporan pemegang saham tahun 2005, nilai investasi FM di Indonesia mencapai 2 milyar dollar. Freeport merupakan perusahaan emas penting di Amerika karena merupakan penyumbang emas nomor 2 kepada industri emas di Amerika Serikat setelah Newmont. Pemasukan yang diperoleh Freeport McMoran dari PT Freeport Indonesia, dan PT. Indocopper Investama (keduanya merupakan perusahaan yang beroperasi di Pegunungan Tengah Papua) mencapai 380 juta dollar (hampir 3.8 trilyun) lebih untuk tahun 2004 saja. Keuntungan tahunan ini, tentu jauh lebih kecil pendapatan selama 37 tahun Freeport beroperasi di Indonesia.
Dalam nota keuangan tahunannya kepada pemegang saham, selama 3 tahun hingga tahun 2004, total pengasihan PT. Freeport kepada Republik Indonesia hanya kurang lebih dari 10-13 % pendapatan bersih di luar pajak atau paling banyak sebesar 46 juta dollar (460 milyar rupiah). Demikian Freeport juga mengklaim dirinya sebagai penyumbang pajak terbesar di Indonesia yang tidak jelas berapa jumlahnya. Menurut dugaan, pajak yang disumbang PT. Freeport Indonesia mencapai 2 trilyun rupiah (kurang dari 1% anggaran negara). Pertanyaan yang patut dimunculkan, apakah Freeport menjadi amat berharga dibanding ratusan juta pembayar pajak lainnya yang sebenarnya adalah warga yang patut dilayani negara? Atau dengan menjadi pembayar pajak terbesar, PT Freeport sebetulnya sudah “membeli” negara dengan hanya menyumbang kurang dari 1% anggaran negara? Bagaimana dengan agregat pembayar pajak yang lain?
Sumbangan Freeport terhadap bangkrutnya kondisi alam dan lingkungan juga tidak kalah besar. Menurut perhitungan WALHI pada tahun 2001, total limbah batuan yang dihasilkan PT. Freeport Indonesia mencapai 1.4 milyar ton. Masih ditambah lagi, buangan limbah tambang (tailing) ke sungai Ajkwa sebesar 536 juta ton. Total limbah batuan dan tailing PT Freeport mencapai hampir 2 milyar ton lebih.
Prediksi buangan tailing dan limbah batuan hasil pengerukan cadangan terbukti hingga 10 tahun ke depan adalah 2.7 milyar ton. Sehingga untuk keseluruhan produksi di wilayah cadangan terbukti, PT FI akan membuang lebih dari 5 milyar ton limbah batuan dan tailing. Untuk menghasilkan 1 gram emas di Grasberg, yang merupakan wilayah paling produktif, dihasilkan kurang lebih 1.73 ton limbah batuan dan 650 kg tailing. Bisa dibayangkan, jika Grasberg mampu menghasilkan 234 kg emas setiap hari, maka akan dihasilkan kurang lebih 15 ribu ton tailing per hari. Jika dihitung dalam waktu satu tahun mencapai lebih dari 55 juta ton tailing dari satu lokasi saja.
Berdasarkan analisis citra LANDSAT TM tahun 2002 yang dilakukan oleh tim WALHI, limbah tambang (tailing) Freeport tersebar seluas 35,000 ha lebih di DAS Ajkwa. Limbah tambang masih menyebar seluas 85,000 hektar di wilayah muara laut, yang jika keduanya dijumlahkan setara dengan Jabodetabek. Total sebaran tailing bahkan lebih luas dari pada luas area Blok A (Grasberg) yang saat ini sedang berproduksi. Peningkatan produksi selama 5 tahun hingga 250,000 ton bijih perhari dapat diduga memperluas sebaran tailing, baik di sungai maupun muara sungai.
Biaya yang dikeluarkan Freeport untuk mengatasi persoalan lingkungan berkisar antara 6070 juta dollar per tahunnya mulai dari tahun 2002. Total biaya yang telah dikeluarkan Freeport selama 3 tahun untuk urusan lingkungan sekitar 139 juta dollar atau setara dengan 6 kali lipat anggaran Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
Di dalam laporan resmi tahunannya, Freeport McMoran menuliskan bahwa dirinya membiayai dukungan uang sejumlah 6.9 juta dollar pada tahun 2004, lalu 5.9 juta dollar tahun 2003 dan 5.6 juta dollar tahun 2002 kepada pihak keamanan resmi pemerintah Indonesia (TNI). Pernyataan Freeport McMoran dalam membiayai TNI bukan hanya dilaporkan pada tahun 2005. Hampir setiap tahun, Freeport McMoran selalu melaporkan bahwa dirinya membiayai TNI untuk melindungi keamanan.
Meski di tanah leluhurnya terdapat tambang emas terbesar di dunia, orang Papua khususnya mereka yang tinggal di Mimika, Paniai, dan Puncak Jaya pada tahun 2004 hanya mendapat rangking Indeks Pembangunan Manusia ke 212 dari 300an lebih kabupaten di Indonesia. Hampir 70% penduduknya tidak mendapatkan akses terhadap air yang aman, dan 35.2% penduduknya tidak memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan. Selain itu, lebih dari 25% balita juga tetap memiliki potensi kurang gizi.
Jumlah orang miskin di tiga kabupaten tersebut, mencapai lebih dari 50 % total penduduk. Artinya, pemerataan kesejahteraan tidak terjadi. Meskipun pengangguran terbuka rendah, tetapi secara keseluruhan pendapatan masyarakat setempat mengalami kesenjangan. Boleh jadi kesenjangan yang muncul antara para pendatang dan penduduk asli yang tidak mampu bersaing di tanahnya sendiri. Boleh jadi pula, angka prosentase yang menunjukkan kemiskinan, seperti akses terhadap air bersih, kurang gizi, akses terhadap sarana kesehatan mengandung bias rasisme. Artinya, kemiskinan dihadapi oleh penduduk asli dan bukan pendatang.

2. PT Medco

Pada bulan November 2002, Medco membeli 90% bagian dari blok eksplorasi seluas 9.500 km persegi, di Yapen, Papua Barat. Cadangan-cadangan gas dikembangkan dibawah kontrak bagi hasil produksi "frontier" (perdana), yang memberikan kondisi yang lebih menguntungkan bagi investor dibandingkan kontrak biasa.
Perusahaan itu juga memiliki saham di ladang-ladang gas dan minyak di Sumatra. Pada bulan Desember mereka mengumumkan akan membangun pabrik Gas Minyak Cair, LPG (Liquid petroleum Gas) di Kaji Semoga yang akan memulai produksi pada tahun 2004.
PT Medco Energi Internasional, pemilik PT Exspan, terdaftar sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia. Perusahaan itu telah memulai ekspor minyak di tahun 2000 dan pada tahun 2001 mengoperasikan 8 wilayah eksplorasi dan produksi. Mereka juga memegang dua kontrak di Burma. Sebagai perusahaan yang dimiliki Arifin Panigoro, ini Medco terlibat dalam skandal hutang/korupsi pada tahun 2001 ketika perusahaan itu meminjam hutang sebesar US $ 75 juta kepada Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, salah satu badan keuangan pemerintah. Panigoro juga pernah menjadi anggota komisi energi di DPR. Ia termasuk sebagai salah seorang tersangka korupsi yang diselidiki oleh Kejaksaan Agung selama pemerintahan Abdurrahman Wahid pada tahun 2001 dan dikenal sebagai pendukung kuat impeachment (pendakwaan) Abdurrahman Wahid.
Pada bulan November 1999, perusahaan itu mendapatkan kesepakatan restrukturisasi hutang dan mengalihkan 40% hutangnya menjadi ekuitas – New Link, perusahaan patungan antara keluarga Panigoro dan Credit Suisse First Boston, yang membeli 87% saham Medco. PTT Exploration and Production PCL dari Thailand juga membeli saham Medco dan menguasai 34%.




HPH, HTI dan Perkebunan

Papua memiliki hutan yang dapat di perhitungkan. Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), yang memonitoring mendukung industri yang efesien, Moratorium mendukung industri, Juli 2001, terdapat 33 juta hektar pada 1997 atau lebih dari tiga perempat wilayah di permukaan tanah. Sejak 1997, terdapat Hak Pengusaha Hutan (HPH) 53 di Papua yang menguasai 11 dan 13 hektar, di tambah ratusan HPH berskala kecil. Antara tahun 1985 dan 1997, luas hutan di Papua telah berkurang sekitar 1,8 juta hektar dibandingkan Kalimantan (10 juta hektar) dan Sumatra (6,5 juta hektar).

Menurut data Kompas, 45 dari 54 pemegang HPH aktif, masing-masing menebang sekitar 25.000 meter kubik kayu setiap tahunnya. Jumlah ini mencapai 22% dari target penebangan (angka ini tidak termasuk penebangan pohon yang dilakukan secara ilegal). Produksi kayu tebangan dari Papua Barat antara 1995-2000 adalah 1,7 juta meter kubik setiap tahunnya, atau 37% dari target sebanyak 4,5 juta kubik setiap tahun. Kebanyakan kayu tebangan dikirim ke pulau lain untuk diolah. Dengan demikian, dibandingkan wilayah lainnya, perkembangan usaha perkayuan tidak terlalu menonjol dan perkembangan perkebunan berjalan lebih lambat.


Sumber
Tutupan Hutan (1997) 33,4 juta ha (FWI/WRI 2002)*
Persentase luas hutan atas lahan 81% (FWI/WRI 2002)
Wilayah yang termasuk HPH 2001
(54 HPH) 13 juta ha (ICG 2002)
Tingkat deforestasi (sampai 1997) 117.523 ha/year (MI 7/Nov/01)
Konversi hutan 2,7 juta ha (FWI/WRI 2002)
Area perkebunan yang disetujui 292.780 (FWI/WRI 2002)
Area yg. Dialokasikan Untuk perusahaan kayu HTI (10 perusahaan) 1,6 juta ha
- area yang ditanami 0 ha (FWI/WRI 2002)
Sumber: Forest Watch Indonesia/Global Forest Watch, 2002


Kasus-Kasus penebangan liar serta ekspor ilegal dari Papua beragam. Seperti 1 Apri 2002 di Raja Ampat, Oktober 2001:Sekretaris Jendral APHI (Asosiasi Pengelola Hutan Indonesia) untuk Kalimantan Timur, Achmad Husry, mengatakan bahwa kayu merbau dari Papua Barat diselundupkan ke Malaysia dan Cina. (Kompas, 13/Okt/01)
Oktober 2001: tiga kapal dengan bendera Malaysia, Thailand dan China berlabuh di Sorong. Kapal-kapal tersebut ditahan oleh polisi karena tidak memiliki dokumen-dokumen yang lengkap, tapi kemudian diijinkan untuk berlayar kembali, di Riau berhasil disita 2.500 ton (350 kayu gelondongan) kayu merbau dari Papua di kapal yang berlabuh di Port Klang, Malaysia. Kayu tersebut diangkut dari Papua pada tanggal 29 Oktober dan dipesan oleh pengusaha kayu Malaysia bernama Mukhtar. Kapten kapal, Hamadi, mengatakan bahwa ia mendapat bayaran sebesar 3.000 ringgit (US$ 790) untuk mengangkut kayu tersebut.
November 2001: PT Papuan Nabire Development Holding dan PT Prabu Alaska adalah dua dari sembilan perusahaan kayu yang mendapat dispensasi dari kementrian industri dan direktur jendral perdagangan internasional, Riyanto B. Yosokumoro, untuk mengekspor 15.000 meter kubik kayu melalui Sorong, padahal pada bulan Oktober 2001 larangan ekspor diterapkan. (Bisnis Indonesia 27/Nov/ 01; Jakarta Post 30/Nov/01)
April 2002: Penduduk desa Kaliyam, Salawati utara, meminta LSM lokal, PEACE, untuk melakukan penyelidikan terhadap mafia penebangan kayu yang sedang mempersiapkan pengapalan lebih dari 5.000 meter kubik kayu merbau dari hutan cagar alam Salawati. PEACE menemukan bahwa dari uraian Mr. Ch. Y. WH., pedagang kayu dari Malaysia, bahwa kayu-kayu tersebut siap diangkut ke Malaysia. Ribuan gelondongan disimpan di tiga lokasi. Masalah ini dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat. (Sumber: Jujur Bicara, 28 Maret - 2 April 2002, diterjemahkan oleh PEACE). Seteah 2002, empat kapal asing -MV Ever Wise, Afrika, Sukaria Bersama dan Asean Primer - ditangkap di perairan Sorong oleh angkatan laut Indonesia saat melakukan penyelundupan kayu dari Papua Barat. Pihak angkatan laut menyerahkan keempat kapal itu kepada polisi Sorong. Afrika segera dilepaskan setelah mereka membongkar muatan barangnya di Sorong. Tetapi belum jelas apa yang terjadi dengan kayu yang mereka angkut. Pada bulan April 2002, polisi Sorong melepaskan Ever Wise dan menyatakan bahwa kasus tersebut berada dalam wilayah yurisdiksi kepolisian Manokwari. Menyusul pelepasan dua kapal tersebut, departemen kehutanan melakukan pencarian terhadap kapal-kapal yang hilang, tapi mereka mendapatkan laporan bahwa kapal itu telah berlayar menuju Cina berkat bantuan polisi. Pada bulan Mei 2002, kepolisian Sorong juga melepaskan Sukaria Bersama berdasarkan bahwa pejabat kehutanan memerintahkan mereka menghentikan penyidikan terhadap kasus itu. DPRD Papua dilaporkan terkejut dan marah atas peristiwa tersebut. Mentri Kehutanan Prakosa menyerukan agar kasus itu diselidiki kembali. (Majalah Tempo: Juni 11-17/02)
Juni 2002: Jayapura. Kepala kantor kehutanan Jayawijaya, Ir. Yusuf Momot mengatakan sejumlah perusahaan pemegang HPH dicurigai dengan kuat melakukan penebangan di wilayah Taman Nasional Lorentz, yang merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO. Pejabat tersebut mendapat berita dari masyarakat lokal bahwa perusahaan-perusahaan itu berbasis di Merauke, Timika dan Jayapura. (Antara 22/Jun/02). September 2002: ICG melaporkan bahwa Bupati Sorong, John Piet Wanane, dicurigai membuat klaim palsu bahwa masyarakat lokal menyetujui sejumlah ijin penebangan yang dikeluarkannya. Beberapa ijin itu kemudian dibatalkan oleh Gubernur Salossa. Meskipun demikian, Wanane kembali terpilih sebagai bupati pada awal 2002. (ICG, September 2002)
September 2002: Pusat Informasi Kehutanan melaporkan bahwa 3.500 meter kubik kayu merbau dan 17 buah perangkat berat disita di desa Kalobo, kecamatan Samate, Sorong. Tiga orang dituduh secara ilegal membawa dan menggunakan peralatan tersebut, yaitu Ir. MI, direktur PT STKM, Sorong; dan HK serta RKS dari PT WTK, Sorong. (Pusat Informasi Kehutanan press release, 12/Sep/02)

Sedangkan di Merauke sendiri, berkali – kali Bupati Johanes Gluba Gebze turut menyesal. Beberapa puluh milyard akhirnya tinggal kenangan karena hutan Merauke turut dieksplotasi oleh HPH tapi tidak pernah menanam. ”Akhirnya tututan kami yang terakhir, Dinas Kehutanan Pusat takut bertemu. Mereka takut mendengar suara kami yang keras,” ujar John di Nok En Sai Senin, 18 Desember.

Patut diakui, luas Merauke sekarang tinggal 471.0000 lebih, penduduknya antara 173.000 – 175.000 orang, penduduk lokal saja hanya 36 %. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi kecewa, karena HPH tinggalkan utang yang banyak. Sekarang, HPH sudah pergi, makanya Merauke sekarang direncanakan memiliki produk tersendiri, yaitu kelapa sawait, tebu, jarak serta singkong. Sekarang ada 12 infestor yang mau masuk, tetapi ada perhitungan lain.


1. Kayu Lapis Indonesia

2. PT Kodeco

3. PT Djayanti Group
PT Djayanti Group, misalnya, mempunyai pabrik pengolahan kayu di Surabaya. Proses pengangkutannya dipermudah dengan adanya Pelabuhan Manokwari yang mempunyai akses ke Pelabuhan Tanjung Perak.

4. Texmaco

Perkebunan Mendapat Prioritas

Sementara persiapan untuk Dialog Nasional terus berlangsung, semuanya berjalan seperti biasa bagi para pembangun perkebunan untuk meneruskan kebijakan mengambil lahan masayarakat adat bagi eksport hasil pertanian. Pada Bulan Oktober pejabat kehutanan setempat, Ir. Sudjud menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Merauke, di sebelah Selatan wilayah itu, harus menjamin bahwa lahan dibersihkan dan ganti rugi diselesaikan di kawasan yang diproses oleh konglemrat Indonesia Texmaco. Masyarakat adat setempat, orang-orang Marind, menuntut agar perusahaan itu mempertimbangkan jumlah ganti rugi sebesar Rp. 50 untuk satu meter persegi karena nilai itu terlalu rendah. Sudjud mengatakan orang-orang setempat sebaiknya tidak langsung berbicara dengan perusahaan karena merupakan tanggung-jawab pemerintah daerah setempat untuk meyelesaikan persengketaan.

Texmaco mengembangkan kelapa sawit, gula, dan perkebunuan lainnya di kawasan yang pada tahun 1980-an direncanakan untuk pengembangan industri pulp oleh perushaan yang bermarkas Amerika Serikat, Scott Paper.

Sudjud mengingatkan agar pemerintah kabupaten Merauke mendukung rencana setiap perusahaan yang ingin mengembangkan proyek perkebunan karena sektor perkebunan memberi keuntungan besar bagi pemerintah dan masyarakat. Ia mengundang perusahaan Indonesia maupun perusahaan asing untuk datang dan mengeksploitasi sumber-sumber daya alam yang besar di wilayah itu.

Dengan orang seperti Sudjud yang menjalankan urusan di sana, tidaklah mengherankan kalau Papua Barat ingin mengambil jarak dengan Indonesia.

Banyak lagi pembangunan yang direncanakan: seperti pada Bulan Oktober Kantor Wilayah Kehutanan mengatakan mereka meneruskan permohonan 20 proyek investasi kelapa sawit ke Departemen Kehutanan di Jakarta. Permohonan adalah untuk proyek perusahaan perkebunan dan pabrik berskala menengah maupun besar di Jayapura, Merauke, Nabire, Fakfak, dan Manokwari. Tiga perusahaan yang sudah beroperasi dalam perkebunan kelapa sawit di wilayah itu adalah PT Sinar Mas, PT Varita Majutama dan sebuah perusahaan perkebunan milik negara.

Harian Jakarta Post awal tahun ini melaporkan ada pengembangan minyak kelapa sawit lainnya sedang menunggu persetujuan dari Menteri Pertanian. Proyek itu mencakup 47.000 hektar di Sorong dibangun oleh Grup Korindi melalui anak perusahaan PT Bangun Karya Irian. Dua anak perusahaan lainnya dari kelompok itu, menurut laporan tersebut, sudah memgembangkan perkebunan kelapa sawit seluas 3000 hektar di Merauke. (Sumber : Antara 6/10/98, Jakarta Post 7/1/99).
Ribuan hektar tanah di Papua Barat sudah dikuasai perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Soeharto. Pengembangan perkebunan kelapa sawit skala besar makin intensif di masa krisis ekonomi. Akhir 1999, Kantor Wilayah Kehutanan dan Perkebunan Papua Barat, meminta Pemerintah Kabupaten Merauke, agar menyediakan lahan dan ganti rugi di kawasan itu untuk digarap menjadi lahan kelapa sawit oleh Texmaco Grup, konglomerasi milik kroni Partai Golongan Karya. Masyarakat adat setempat, dari suku Marind, menuntut agar perusahaan itu mempertimbangkan jumlah ganti rugi sebesar Rp 50 untuk satu meter persegi karena nilai itu terlalu rendah. Texmaco mengembangkan kelapa sawit, gula, dan perkebunan lainnya di kawasan itu. Pada tahun 1980-an, wilayah itu sebenarnya sudah diberikan kepada Scott Paper, sebuah perusahaan Amerika Serikat untuk pengembangan industri pulp, namun ditentang oleh organisasi-organisasi lingkungan.

Kantor Wilayah Kehutanan dan Perkebunan, akhir 1999 meneruskan permohonan 20 proyek investasi kelapa sawit ke Departemen Kehutanan dan Perkebunan di Jakarta. Permohonan itu untuk pembangunan proyek perusahaan perkebunan dan pabrik berskala menengah maupun besar di Jayapura, Merauke, Nabire, Fakfak, dan Manokwari. Tiga perusahaan yang sudah beroperasi dalam perkebunan kelapa sawit di wilayah itu adalah PT Sinar Mas, PT Varita Majutama dan sebuah perusahaan perkebunan milik negara.

Harian The Jakarta Post (7 Januari 1999) melaporkan ada pengembangan minyak kelapa sawit lainnya sedang menunggu persetujuan dari Menteri Pertanian. Proyek itu mencakup 47.000 hektar di Sorong dibangun oleh Grup Korindi melalui anak perusahaan PT Bangun Karya Irian. Dua anak perusahaan lainnya dari kelompok itu, menurut laporan tersebut, sudah memgembangkan perkebunan kelapa sawit seluas 3000 hektar di Merauke.



Wednesday, April 4, 2007

Jayapura dan Olah Raga

Kamis sore beberapa pekan silam, kota Jayapura sepi. Tidak banyak pejalan kaki lalu lalang. Tidak banyak kendaraan yang melintas di jalanan. Toko-toko tetap buka, tapi sepi pembeli. Seolah Jayapura kota mati. Sebaliknya, beberapa jam sebelumnya suasana berbeda, jalan-jalan padat. Semua kendaraan berbagai jenis dipenuhi penumpang berseragam merah hitam atau hijau hitam. Dua warna lambang dua kesebelasan sepak bola di Papua: Persipura-Jayapura dan Persiwa-Wamena. Bahkan ribuan orang pun rela berjalan kaki menuju ke satu titik, yaitu lapangan sepakbola Mandala, yang terletak sekitar 5 km dari pusat kota. Sore itu ada pertandingan antara kesebelasan Persipura melawan Persiwa dalam Liga Indonesia.

Persiwa merupakan klub sepakbola pendatang baru di Papua dan di pentas liga Indonesia. Namanya Persiwa, tapi materi pemainnya tidak melulu pemain asli Wamena. Maklum dalam Tapi kemunculannya sempat mengagetkan tim-tim papan atas di Liga Indonesia. Seperti dalam pertandingan Kamis beberapa pekan lalu itu, Persiwa mampu mengalahkan Persipura untuk kedua kalinya.

Pada musim liga tahun lalu, Persiwa menang atas Persipura. Dan pada pertandingan tahun lalu itu pula seorang meninggal dan puluhan luka-luka akibat terinjak-injak penonton. Hanya saja bedanya, pertandingan tahun lalu masih dalam suasana sentimen dukungan kepada calon gubernur tertentu, tapi sekarang tidak ada lagi.

Sepak bola bagi sebagian besar masyarakat Jayapura sudah menjadi bagian hidup. Setiap sore, tidak ada lapangan kosong untuk tidak digunakan bermain bola, kecuali jika hujan saja.
Dalam perkembangan sepakbola di Indonesia, Papua banyak menyokong pemain-pemain besar nasional. Sebut saja misalnya, Timo Kapissa, Yohanes Auri, Hengky Rumere, Metu Duaramuri, Hengky Haipon, Rully Nere, Rony Wabia, Boas Solossa, Ortizan Solossa, dan sebagainya.

Selain sepakbola, Papua juga melahirkan atlet-atlet berbakat bertaraf nasional ataupun internasional di cabang Bola Voley dan Dayung. Banyak pemain nasional dari kedua cabang ini berasal dari Papua. Sebut saja misalnya dari cabang dayung ada nama Yoram Monim. Juga di cabang Bola Voley terdapat nama Kartika Monim dan Laura Monim. Bahkan Laura menjadi salah satu pelatih tim Volley nasional Indonesia. Sedangkan Sonia Monim dan Imelda Monim tercatat sebagai pemain voli pantai yang cukup disegani di pentas nasional maupun Asia.
Anehnya, nama-nama itu berasal dari sebuah pulau kecil di tengah danau Sentani, kampung Putali atau dalam tata pemerintahan resmi disebut kampung Ebungfau. Masyarakat Putali, hidup di rumah-rumah panggung di pinggir-pinggir pantai pulau Puyoh Besar. Mereka tidak hanya berdiam di Pulau Puyoh Besar saja, tapi sudah menyebar di sejumlah lokasi. Yaitu di Ansambe, Oboiyo, Yohiki (pulau panjang), Kaliyo dan Nelebu (kedua terakhir berlokasi di daratan besar).

Warga Putali ada sekitar 1011 jiwa yang terdiri dari 147 kepala keluarga. Di kampung ini juga terdapat 7 denomenasi gereja. Di Puyoh besar hanya terdapat sebuah sekolah dasar enam kelas. Itu pun SD yang dibangun oleh YPK sejak tahun 1954 yang awalnya bernama Sekolah Rakyat.
Di Putali tredapat empat cabang olah raga yang menonjol dari kampung di tengah Danau Sentani ini. Yaitu cabang Bola Voli, Sepakbola, Dayung dan Bola Basket.

Di Pentas Pekan Olah Raga Nasional (PON), Tim Papua dari cabang olah raga dayung, didominasi atlet yang berasal dari kampung Putali. Sebut saja misalnya nama Yoram Monim, Buce Monim, Erni Sokoi, Fines Kambay adalah nama-nama langganan tim bola voley Papua di PIN. Bahkan Yoram Monim memperkuat tim PON Papua selama lima kali. Yaitu pada PON XII hingga PON XVI beberapa waktu lalu. Yoram pelanggan medali PON dan bahkan sempat memperkuat tim nasional pada Sea Games beberapa waktu lalu.

Sementara dari cabang bola voli, anak-anak Putali telah melekatkan namanya pada pentas pertandingan di tingkat lokal maupun nasional. Puluhan nama pemain bola voli Tim PON Papua banyak yang berasal dari danau Sentani. Sebut saja nama-nama Bernard Sokoi, Freddy Wally, Laudwick Monim (almarhum), Laurens Monim, Mecky Monim, Konrad Mehue, Otniel Yom, Maria Sokoi, dan Kartika Monim. Nama Laurina Monim, juga dikenal sebagai atlet serba bisa. Pada PON IX ia salah satu atlet bola voli. Dan pada PON X hingga PON XII menjadi pemain bola basket. Bahkan bersama Sonya Monim ia menjadi pemain sepak bola Galanita. Laurina pada tahun 1985 pernah mendapat prestasi terpilih sebagai penjaga gawang terbaik Galanita. Laurina termasuk wasit tinju nasional.

Atlet cabang basket juga menonjol dari Putali. Nama-nama seperti Hengky Monim, Elieser Monim, Lameck Monim dan Yohanes Monim adalah nama-nama yang menjadi langganan menjadi tim bola basket PON.

Di cabang sepakbola sejumlah nama pemain Persipura juga berasal dari wilayah ini. Sebut saja misalnya nama Fasili Kambay, Berto Monim, Jack Wally dan Boris Mahue.

Namun, kehebatan prestasi olah raga kampung Putali, ternyata mengandalkan bakat alam saja. Bayangkan, di kampung ini tidak ada fasilitas olah raga yang memadai. Di bagian Timur pula Puyoh Besar itu hanya terdapat hamparan lapangan yang luasnya sekitar 15 meter x 40 meter saja. Di lapangan tanah tak berumput itu dijadikan lapangan bola voli dan lapangan basket. Di bagian belakang berdinding tebing setinggi sekitar 7 meter dan bagian depannya bibir pantai, yang sudah rapat dengan bangunan rumah-rumah penduduk. Dan ironisnya, sekarang mereka tidak lagi punya bola untuk voli atau bola untuk basket! Bahkan mereka menancapkan dua batang pohon kelapa di kanan kiri untuk tiang jaring bola voli. Celakanya, jika air danau pasang, lapangan itu juga ikut tenggelam. Sehingga tidak mungkin untuk latihan. (Eri Sutrisno)